Keracunan Makanan MBG di Cimahi, Pemerintah Lakukan Penanganan Cepat

armedia.news | Bandung – Keracunan makanan MBG di Cimahi memicu respons cepat dari Pemerintah Kota Cimahi setelah puluhan siswa dan guru mengalami gejala mual, muntah, pusing, dan nyeri ulu hati usai mengonsumsi paket Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan di sejumlah sekolah. Berdasarkan laporan resmi, sedikitnya 24 orang harus mendapatkan perawatan medis di tiga rumah sakit berbeda.

Kronologi Kejadian dan Jumlah Korban

Kasus ini terjadi pada Rabu, 25 Februari 2026, ketika siswa dari berbagai jenjang—TK, SD, hingga SMP—mengonsumsi paket MBG berisi onigiri, telur rebus, apel, kurma, dan susu. Gejala muncul pada waktu berbeda, mulai dari siang hingga sore hari. 
Data sementara menunjukkan:

– RSUD Cibabat: 20 pasien 
– RS Mitra Kasih: 3 pasien 
– RS Dustira: 1 pasien 

Para korban berasal dari TK PGRI, TK Kartika, SDN Cimahi Mandiri 4, SDN Karangmekar Mandiri 1, dan SMPN 6 Cimahi.

Respons Pemerintah Kota Cimahi

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira, langsung meninjau penanganan pasien di RSUD Cibabat. Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama. 
Langkah cepat yang dilakukan:

• Menghentikan konsumsi seluruh paket MBG yang belum dimakan. 
• Membuka posko darurat di RSUD Cibabat untuk memantau perkembangan pasien. 
• Menyiapkan skema distribusi pasien ke rumah sakit lain jika terjadi lonjakan. 
• Mengamankan sampel makanan untuk diuji di laboratorium guna memastikan penyebab keracunan.

Pemeriksaan dan Evaluasi Penyedia Makanan

Pemkot Cimahi memanggil pengelola SPPG yang mendistribusikan makanan untuk dimintai keterangan. Pemerintah menekankan bahwa seluruh penyedia wajib memenuhi standar baku mutu pangan, mulai dari bahan baku, proses memasak, pengemasan, hingga distribusi. 
Pengawasan diperketat terutama selama Ramadan, karena jeda waktu antara produksi dan konsumsi dapat meningkatkan risiko penurunan kualitas makanan.

Menunggu Hasil Uji Laboratorium

Hingga kini, pemerintah masih menunggu hasil uji laboratorium dari sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan. Pemerintah memastikan seluruh proses dilakukan transparan dan sesuai prosedur kesehatan.