Saat ini sedang ramainya dalam perbincangan para perusahaan media dan wartawan di kabupaten Purwakarta terkait Anggaran Belanja Jasa Publikasi Pembangunan Daerah Purwakarta.
Hal tersebut,menuai sorotan dalam anggaran Publikasi 2026 APBD Purwakarta di kalangan insan pers.
Sedangkan, alokasi anggaran Publikasi Media dikelola Dinas Komunikasi dan Informasi ( Diskominfo ) Purwakarta diduga dalam pergantian Kepala Dinas Kominfo dan juga Saepul Bahri Bupati Purwakarta yang mengalami signifikan drastis anggaran, sebelum di jabat Bupati Purwakarta lebih Transparan dan juga mensejahterakan Pihak Perusahaan Media dalam Publikasi Pembangunan Kabupaten Purwakarta.
Saat ini,Para insan pers di Purwakarta mengutarakan Keprihatinan anggaran Publikasi Media di tahun 2026 hanya dialokasikan Sebesar Rp.250 juta.
Sangat miris sekali di Tahun 2026 Nilai Anggaran sangat merosot tajam dari anggaran tahun sebelumnya mencapai Rp.2,5 Miliar.
Sangat di sayangkan, Penurunan anggaran mencapai 90%, hingga berbagai pertanyaan di kalangan insan pers.
Selain itu, Diduga minimnya alokasi anggaran Publikasi yang berimbas saat diberitahukan mekanisme dan sistem pengajuan kerjasama Publikasi diskomimfo yang semakin rumit melalui aplikasi Sistem Media dan Dokumentasi Komunikasi ( Sismedkom )
Beberapa pihak Perusahaan Media sudah memasuki data data perusahaan dan sukses diduga belum juga di akses dari pihak diskominfo dan tidak ada pemberitahuan terhadap para perusahaan media
Para Jurnalis Purwakarta Meminta terhadap Diskomimfo harus Transparan dan juga menjelaskan secara terbuka terhadap awak media yang ingin mengikuti kerjasama.
Ali Sopyan Relawan Rakyat Membela Prabowo (RAMBO)Angkat bicara, Diskominfo Purwakarta seharusnya memberikan penjelasan terhadap para perusahaan media adanya anggaran efisien secara jelas dan ada apa penurunan yang begitu drastis ucap Ali
Hal tersebut, suatu menimbulkan pertanyaan besar, yang sangat serius dalam alokasi anggaran Publikasi di Purwakarta ujarnya.
Namun, Diskominfo dan Bupati Purwakarta harus memberikan penjelasan resmi dalam mengambil kebijakan anggaran Publikasi Media di tahun 2026 , jangan sampai ada dugaan dalam kerjasama hanya pilihan saja dalam kerjasama perusahaan media dan Pemda Purwakarta, jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial pungkasnya.
Selain itu,ada dugaan menimbulkan untuk menutupi anggaran difisit Riil APBD di Pemda Purwakarta salah satu contoh di tahun 2023 /2024 ucap Ali Sopyan.
Makanya, Anggaran Publikasi Media di pangkas begitu luar biasa,diduga untuk menutupi bayar utang, sangat luar biasa keputusan anggaran Publikasi Media diduga dalam ambil kebijakan yang tidak adil.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak diskominfo Purwakarta belum berhasil di konfirmasi,dan juga memberikan keterangan resmi turunnya drastis anggaran Publikasi Media 2026,dalam perubahan mekanisme pengajuan kerjasama Publikasi.
Diminta Pihak Aparat Penegak Hukum wilayah Kabupaten Purwakarta segera usut tuntas adanya dugaan penurunan anggaran Publikasi Media Mencapai 90%,hal ini,suatu kejanggalan luar biasa di Diskomimfo dan kebijakan Bupati Purwakarta diduga tidak masuk akal
(Red) **
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
