BANDUNG, JAWA BARAT / ARMEDIA.NEWS – Dugaan kejanggalan dalam persidangan sengketa harta bersama atau gono-gini di Pengadilan Agama (PA) Cimahi, Jawa Barat, mendapat sorotan masyarakat dan awak media. Persoalan penolakan saksi kunci hingga perbedaan alamat objek sengketa resmi diadukan ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung, Kamis (19/11/2026).
Perwakilan masyarakat bersama awak media mendatangi PTA Bandung untuk menyampaikan pengaduan terkait proses persidangan perkara Nomor 691/Pdt.G/2026/PA Cmh. Kedatangan mereka diterima Panitera Muda Hukum sekaligus Humas PTA Bandung, Sidik Widyaksa.
Saksi Sudah Disumpah, Diminta Keluar dari Ruang Sidang
Persoalan bermula dalam agenda pemeriksaan saksi dari pihak tergugat, Suriyani La Tohanda, S.H., M.H., dalam perkara gugatan yang diajukan Fredy Martin.
Salah satu saksi bernama Yuyu, yang disebut merupakan saudara pemilik rumah kontrakan yang menjadi objek sengketa, ditolak memberikan kesaksian dan diminta keluar dari ruang sidang oleh salah seorang hakim anggota.
Menurut keterangan pihak pengadu, penolakan tersebut didasarkan pada alasan saksi tidak mengenal pihak penggugat. Padahal, saksi disebut telah disumpah serta mengenal pihak tergugat dan objek rumah yang disengketakan.
Pihak keluarga dan perwakilan masyarakat mempertanyakan keputusan tersebut. Pasalnya, lima saksi lainnya, termasuk dua orang petugas keamanan atau satpam, yang menurut pengadu juga tidak mengenal penggugat, tetap diperbolehkan memberikan keterangan.
Perbedaan perlakuan tersebut dinilai perlu mendapatkan penjelasan agar proses pemeriksaan saksi berlangsung sesuai ketentuan hukum acara dan prinsip keadilan.
Satu Objek Dua Alamat, Kejelasan Objek Perkara Dipertanyakan
Tak hanya penolakan saksi, pihak pengadu juga menyoroti perbedaan alamat rumah yang menjadi objek sengketa.
Dalam surat gugatan, objek rumah disebut beralamat di kawasan Pasir Kumeli. Namun, menurut pihak pengadu, lokasi fisik bangunan tersebut secara administratif berada di wilayah Cigugur Tengah.
Kondisi yang mereka sebut sebagai “satu objek dua alamat” ini dinilai perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan kepastian identitas dan lokasi objek perkara.
Pihak pengadu bahkan mempertanyakan kemungkinan persoalan tersebut berkaitan dengan ketidakjelasan objek gugatan atau obscuur libel, maupun kekeliruan objek atau error in objecto.
Dalam hukum acara perdata, persoalan kejelasan objek gugatan dapat menjadi aspek penting dalam pemeriksaan perkara dan berpotensi memengaruhi pertimbangan majelis hakim.
Karena itu, pemeriksaan setempat atau descente dinilai diperlukan untuk memastikan lokasi, batas, dan identitas fisik objek sengketa secara langsung.
Awak Media Pertanyakan Akses Peliputan Persidangan
Persoalan lainnya adalah pembatasan akses awak media untuk melakukan peliputan di ruang sidang.
Awak media yang turut hadir dalam audiensi mempertanyakan kebijakan tersebut, terutama karena persidangan yang dimaksud disebut berstatus terbuka untuk umum.
Menanggapi berbagai pengaduan tersebut, Humas PTA Bandung, Sidik Widyaksa, menyambut baik penyampaian aspirasi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan laporan apabila merasa dirugikan atau menemukan dugaan ketidakberesan dalam proses pelayanan maupun pemeriksaan persidangan.
“Pada prinsipnya, jika ada masyarakat yang merasa dirugikan atau menilai ada perilaku dan pemeriksaan yang kurang fair di pengadilan, masyarakat berhak melapor,” ujar Sidik saat menerima audiensi.
Terkait persoalan penolakan saksi, Sidik menyarankan pihak tergugat melalui kuasa hukumnya kembali mengajukan permohonan resmi kepada majelis hakim agar saksi Yuyu dapat dihadirkan dalam persidangan.
Mengenai persoalan peliputan, Sidik juga menyampaikan bahwa awak media tidak dilarang meliput persidangan.
Aduan Akan Diteruskan ke MA, Bawas MA, dan Komisi Yudisial
Pihak pengadu menyatakan tidak akan berhenti pada audiensi di PTA Bandung. Mereka berencana membawa laporan resmi kepada Mahkamah Agung (MA), Badan Pengawasan (Bawas) MA, serta Komisi Yudisial (KY).
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya meminta pengawasan terhadap jalannya proses peradilan sekaligus mendorong transparansi dan objektivitas dalam penanganan perkara.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak para pihak dalam menghadirkan saksi, kepastian objek sengketa, serta keterbukaan informasi dalam proses peradilan.
Publik kini menantikan tindak lanjut pengaduan tersebut, termasuk penjelasan dari pihak PA Cimahi mengenai penolakan saksi dan perbedaan alamat objek sengketa.
Prinsip peradilan yang terbuka, objektif, dan akuntabel menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Redaksi: Mia Marliani
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


