BANDUNG– Perubahan sistem rujukan pelayanan kesehatan yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 November 2026 menjadi perhatian dalam kegiatan Dinas Kesehatan Kota Bandung. Sosialisasi kepada masyarakat dinilai penting agar warga memahami mekanisme rujukan baru, termasuk penyesuaian berdasarkan lokasi dan kemampuan fasilitas kesehatan serta pentingnya kesesuaian data administrasi kependudukan.
Hal tersebut disampaikan Rizal Khairul dari DPRD Kota Bandung saat diwawancarai dalam kegiatan Dinas Kesehatan Kota Bandung di Amarta Pura Ballroom, El Hotel, Jalan Merdeka Nomor 2, Kota Bandung, Rabu (21/10/2026).
Rizal menekankan bahwa perubahan mekanisme rujukan perlu disampaikan secara jelas kepada masyarakat. Sebab, selama ini sebagian warga telah terbiasa mengakses fasilitas kesehatan tertentu sehingga berpotensi kebingungan ketika tujuan rujukan berubah.
Sistem Rujukan Baru Perlu Disosialisasikan
Menurut Rizal, mekanisme rujukan yang direncanakan mulai diterapkan pada 1 November 2026 akan mempertimbangkan ketentuan wilayah dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan.
Ia mencontohkan, warga yang sebelumnya terbiasa dirujuk ke satu rumah sakit bisa saja diarahkan ke rumah sakit lain sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Kondisi tersebut, kata dia, perlu dijelaskan sejak awal agar masyarakat tidak salah memahami perubahan tujuan rujukan sebagai bentuk penolakan pelayanan.
“Ketika sistemnya berubah, masyarakat harus diberikan sosialisasi dan pengertian bahwa wilayah rujukan akan disesuaikan dengan ketentuan yang sudah digariskan,” ujar Rizal.
Ia berharap penyampaian informasi dilakukan secara efektif hingga menjangkau masyarakat di tingkat kewilayahan, sehingga warga mengetahui prosedur yang harus ditempuh ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
Data Kependudukan Jadi Perhatian
Selain sosialisasi rujukan, Rizal menyoroti persoalan administrasi kependudukan yang menurutnya dapat memengaruhi kelancaran akses masyarakat terhadap layanan publik, termasuk pelayanan kesehatan.
Ia mengungkapkan, terdapat warga yang telah tinggal selama bertahun-tahun di Kota Bandung, tetapi masih menggunakan KTP dari daerah lain. Ketidaksesuaian data tersebut, menurutnya, dapat menimbulkan kendala ketika warga membutuhkan bantuan atau mengakses pelayanan tertentu.
Rizal menilai persoalan ini perlu ditangani melalui koordinasi antara pemerintah daerah, aparat kewilayahan, dan instansi terkait.
“Ketika saya turun ke lapangan dan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, lurah, maupun camat, saya selalu menyampaikan bahwa pendataan kependudukan harus disesuaikan,” ungkapnya.
Menurut dia, pembaruan data dan kejelasan status administrasi kependudukan perlu menjadi perhatian bersama agar masyarakat memahami persyaratan pelayanan yang berlaku.
Integrasi Data Dinilai Penting
Rizal juga menyoroti perlunya integrasi data antarlembaga pemerintah. Menurutnya, data yang akurat dan selaras dapat membantu pemerintah memastikan status kependudukan warga serta mengurangi kesalahpahaman dalam proses pelayanan.
Ia menilai persoalan administrasi tidak boleh diabaikan karena dapat berdampak pada berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pelayanan kesehatan hingga pendidikan dan bantuan sosial.
Dalam sejumlah kasus yang ditemuinya, kata Rizal, warga meminta bantuan terkait pelayanan, tetapi setelah diperiksa diketahui bahwa dokumen kependudukannya masih terdaftar di luar Kota Bandung.
Situasi tersebut, menurutnya, membutuhkan koordinasi dan penjelasan yang baik agar masyarakat mengetahui jalur pelayanan yang sesuai dengan status administrasinya.
Karena itu, ia mendorong adanya komitmen bersama untuk memperkuat validasi dan integrasi data kependudukan, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memperbarui dokumen administrasi.
Pelayanan Kesehatan Harus Dipahami Masyarakat
Perubahan sistem rujukan kesehatan dan persoalan administrasi kependudukan menjadi dua hal yang perlu mendapat perhatian dalam peningkatan pelayanan publik di Kota Bandung.
Sosialisasi yang jelas, pendataan yang akurat, serta koordinasi antarlembaga diharapkan dapat membantu masyarakat memahami prosedur pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat juga perlu memastikan data kependudukannya sesuai dengan kondisi sebenarnya dan mencari informasi melalui fasilitas kesehatan maupun instansi pemerintah terkait apabila mengalami kendala dalam proses rujukan.
Adapun ketentuan teknis sistem rujukan yang dijadwalkan berlaku mulai 1 November 2026 perlu dipastikan kembali melalui pengumuman resmi Dinas Kesehatan Kota Bandung agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai prosedur, cakupan wilayah, dan persyaratan pelayanan.
Redaksi; Mia Marliani
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
