DI BALIK LABEL KABUPATEN KONSERVASI GARUT: FAKTA, KRITIK, ALGORITMA RISIKO BENCANA, DAN SOLUSI LINGKUNGAN,

GARUT, JAWA BARAT — ARMEDIA.NEWS, 18 OKTOBER 2026

Disusun oleh: Tedi Sutardi, Ketua Perkumpulan Lingkungan Anak Bangsa (LIBAS) Kabupaten Garut

GARUT TIDAK CUKUP HANYA MENYANDANG LABEL KONSERVASI

Kabupaten Garut memiliki kekayaan alam berupa kawasan pegunungan, hutan, lahan pertanian, sumber mata air, daerah aliran sungai, dan wilayah pesisir. Kekayaan tersebut merupakan modal pembangunan sekaligus penopang kehidupan masyarakat.

Namun, kekayaan alam juga membawa tanggung jawab besar. Perubahan penggunaan lahan, kerusakan tutupan vegetasi, aktivitas pembangunan pada kawasan rentan, perubahan pola hujan, dan kondisi geologi dapat berinteraksi serta meningkatkan risiko bencana pada lokasi tertentu.

Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah kebijakan pembangunan Garut sudah benar-benar mempertimbangkan daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan, risiko tanah bergerak, kemiringan lereng, curah hujan, dan keselamatan penduduk?

Perkumpulan Lingkungan Anak Bangsa (LIBAS) menilai bahwa komitmen konservasi harus dibuktikan melalui data, pengawasan, penegakan hukum, pemulihan lingkungan, dan perlindungan masyarakat.

Ketua LIBAS, Tedi Sutardi, menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak boleh hanya diukur berdasarkan pertumbuhan investasi, pembangunan fisik, dan peningkatan aktivitas ekonomi.

Pembangunan harus dinilai pula berdasarkan kemampuan lingkungan menopang kehidupan, keselamatan masyarakat dari ancaman bencana, keberlanjutan sumber air, perlindungan lahan pertanian, dan pemerataan kesejahteraan.

Atas dasar itu, LIBAS mendorong evaluasi lingkungan dan kebencanaan berbasis data resmi, disertai penggunaan algoritma untuk membantu menentukan prioritas pengawasan serta mitigasi.

Catatan metodologis: Artikel ini membedakan data resmi yang perlu dijadikan rujukan, analisis risiko yang masih memerlukan penghitungan, kritik kebijakan, dan rekomendasi. Tidak ada skor algoritma yang dinyatakan sebagai hasil pengukuran aktual sebelum data mentah dan metode perhitungannya diverifikasi.

BAGIAN I — FAKTA DAN SUMBER DATA RESMI

1. Kondisi geografis Garut harus menjadi dasar kebijakan pembangunan

Karakteristik Kabupaten Garut meliputi kawasan pegunungan, perbukitan, dataran, permukiman, lahan pertanian, serta wilayah pesisir.

Perbedaan kondisi geografis tersebut menyebabkan potensi bahaya dan tingkat risiko tidak sama di seluruh wilayah.

Pada lokasi tertentu, kombinasi lereng curam, tanah atau batuan yang rentan, hujan intensif, perubahan drainase, dan berkurangnya tutupan vegetasi dapat meningkatkan potensi gerakan tanah.

Di lokasi lain, ancaman dapat berupa banjir, banjir bandang, erosi, kekeringan, atau gangguan ketersediaan air.

Oleh karena itu, penilaian risiko harus dilakukan berdasarkan kondisi setiap lokasi, bukan dengan menganggap seluruh wilayah Garut memiliki tingkat kerawanan yang sama.

2. Data kebencanaan harus bersumber dari instansi yang berwenang

LIBAS mengusulkan penggunaan sumber data berikut sebagai dasar penyusunan kajian.

A. BPBD Kabupaten Garut

Portal informasi kebencanaan BPBD Kabupaten Garut, Infolaras, menyediakan informasi kejadian dan peta kebencanaan.

Sumber resmi: https://infolaras.bpbd.garutkab.go.id/

Data yang perlu dihimpun meliputi:

• Lokasi dan tanggal kejadian tanah longsor atau gerakan tanah.
• Jumlah kejadian berdasarkan kecamatan dan desa.
• Korban jiwa, korban luka, dan warga terdampak.
• Kerusakan rumah, jalan, jembatan, serta fasilitas umum.
• Riwayat banjir, banjir bandang, kekeringan, dan kejadian lainnya.
• Hasil kaji cepat serta tindakan penanganan.

Data kejadian perlu diperiksa menurut periode waktu dan lokasi agar dapat digunakan untuk menilai kecenderungan risiko.

B. BNPB melalui InaRISK

Portal resmi InaRISK menyediakan informasi spasial mengenai berbagai bahaya, kerentanan, dan risiko bencana, termasuk tanah longsor, banjir, kekeringan, serta cuaca ekstrem.

Sumber resmi: https://inarisk.bnpb.go.id/portal/Unduh

Peta tersebut dapat digunakan sebagai salah satu rujukan untuk menentukan lokasi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Namun, skala peta, tahun data, metodologi, dan batas penggunaannya harus diperhatikan. Peta risiko berskala luas tidak otomatis dapat digunakan untuk menentukan keamanan suatu bidang tanah atau bangunan tertentu.

C. BMKG

Data curah hujan harus bersumber dari pengamatan stasiun BMKG atau sumber resmi pengamatan meteorologi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber resmi: https://www.bmkg.go.id/

Data yang diperlukan antara lain:

• Curah hujan harian.
• Curah hujan dalam 3 hari berturut-turut.
• Curah hujan dalam 7 hari.
• Intensitas hujan dalam periode pendek apabila tersedia.
• Peringatan dini cuaca ekstrem.
• Riwayat hujan pada tanggal kejadian bencana.

Data hujan harus mewakili lokasi kajian sejauh mungkin. Satu stasiun pengamatan tidak selalu menggambarkan kondisi seluruh kawasan pegunungan Garut.

D. Pemerintah Kabupaten Garut dan instansi teknis

Data tambahan perlu dihimpun dari perangkat daerah yang menangani tata ruang, lingkungan hidup, pekerjaan umum, pertanian, serta perencanaan pembangunan.

Dokumen yang diperlukan meliputi:

• RTRW dan dokumen perubahan yang berlaku.
• Peta penggunaan lahan dan tutupan vegetasi.
• Data kemiringan lereng dan kondisi geologi.
• Data daerah aliran sungai.
• Informasi lahan kritis.
• Data daya dukung dan daya tampung lingkungan.
• Data perizinan kegiatan usaha yang relevan.
• Dokumen hasil pengawasan dan pemulihan lingkungan.

Kesimpulan bagian ini: Data resmi bukan sekadar pelengkap artikel. Data merupakan dasar untuk menguji apakah terdapat peningkatan risiko, perubahan kondisi lingkungan, atau ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.

BAGIAN II — ALGORITMA RISIKO KEBENCANAAN GARUT

3. Mengapa Garut memerlukan perhitungan risiko berbasis banyak indikator?

Tanah bergerak tidak selalu disebabkan oleh satu faktor.

Hujan dapat meningkatkan kandungan air dalam tanah dan mengubah tekanan air pori. Pada lereng tertentu, kondisi tersebut dapat menurunkan kestabilan lereng.

Risiko juga dapat dipengaruhi oleh kondisi geologi, kemiringan lereng, retakan tanah, pemotongan lereng, sistem drainase, perubahan tutupan lahan, dan aktivitas manusia.

Karena itu, LIBAS mengusulkan model analisis yang menggabungkan lima kelompok indikator utama:

1. Riwayat tanah bergerak dan kejadian longsor.
2. Kerusakan atau perubahan kondisi lingkungan.
3. Kemiringan lereng gunung dan perbukitan.
4. Curah hujan.
5. Kerentanan serta keterpaparan penduduk dan infrastruktur.

Model ini ditujukan untuk membantu menyaring lokasi prioritas. Hasilnya tidak menggantikan kajian geoteknik, penilaian resmi BPBD, atau pemeriksaan ahli di lapangan.

4. Rumus awal algoritma risiko

LIBAS mengusulkan model pembobotan awal sebagai berikut:

R = (0,30 × G) + (0,25 × L) + (0,20 × S) + (0,15 × H) + (0,10 × E)

Keterangan:

• R = skor penyaringan awal risiko.
• G = indikator gerakan tanah dan riwayat longsor.
• L = indikator kerusakan lingkungan dan perubahan tutupan lahan.
• S = indikator kemiringan serta kondisi lereng.
• H = indikator curah hujan.
• E = indikator keterpaparan penduduk dan infrastruktur.

Setiap indikator dinormalisasi ke skala 0–100. Nilai lebih tinggi menunjukkan kondisi yang relatif lebih mengkhawatirkan menurut definisi indikator yang ditetapkan.

Bobot di atas merupakan usulan awal untuk pengembangan model LIBAS, bukan bobot resmi BNPB, BMKG, BPBD, atau pemerintah daerah. Bobot harus diuji dan dikalibrasi menggunakan data historis sebelum hasilnya dipakai untuk keputusan operasional.

A. Indikator gerakan tanah (G)

Indikator ini menilai bukti dan riwayat gerakan tanah, antara lain:

• Kejadian longsor terdahulu.
• Retakan tanah yang terverifikasi.
• Perubahan posisi atau deformasi lereng.
• Rembesan air yang berkaitan dengan perubahan kestabilan lereng.
• Informasi geologi dan prakiraan gerakan tanah dari instansi teknis.

Data tidak boleh hanya berasal dari dugaan masyarakat tanpa verifikasi. Laporan warga tetap penting, tetapi harus dibedakan dari hasil pemeriksaan teknis.

B. Indikator kerusakan lingkungan (L)

Indikator ini menilai perubahan kondisi lingkungan yang dapat memengaruhi kestabilan lereng, seperti:

• Berkurangnya tutupan vegetasi.
• Pembukaan lahan pada lereng.
• Pemotongan atau penggalian lereng.
• Perubahan aliran permukaan dan sistem drainase.
• Erosi dan sedimentasi.
• Kondisi lahan kritis.
• Aktivitas pembangunan yang mengubah kondisi fisik lereng.

Pembukaan vegetasi tidak otomatis berarti menyebabkan longsor. Pengaruhnya bergantung pada lokasi, skala, jenis vegetasi, kondisi tanah, geologi, drainase, dan faktor lain.

C. Indikator lereng gunung dan perbukitan (S)

Kemiringan lereng dapat dihitung dari model elevasi digital atau data topografi yang memadai.

Pengelompokan awal untuk penyaringan dapat menggunakan kelas berikut:

Kemiringan lereng| Kategori penyaringan
0–8%| Datar hingga landai

8–15%| Agak landai hingga bergelombang
15–25%| Agak curam
25–45%| Curam
45%| Sangat curam

Kelas tersebut merupakan pengelompokan topografi awal, bukan batas mutlak aman atau tidak aman dari longsor.

Lereng yang lebih landai pun dapat mengalami gerakan tanah akibat kondisi geologi tertentu. Sebaliknya, lereng curam tidak otomatis sedang bergerak.

Penilaian harus mempertimbangkan jenis tanah dan batuan, struktur geologi, tata air, penggunaan lahan, serta bukti lapangan.

D. Indikator curah hujan (H)

Curah hujan perlu dinilai berdasarkan intensitas, durasi, akumulasi, dan kondisi kelembapan sebelumnya.

Parameter yang dapat digunakan:

• Curah hujan 24 jam.
• Akumulasi hujan 3 hari.
• Akumulasi hujan 7 hari.
• Intensitas hujan dalam interval pendek apabila tersedia.
• Hubungan antara hujan dan kejadian gerakan tanah terdahulu.

Tidak tepat menetapkan satu angka ambang hujan sebagai batas bahaya yang berlaku bagi seluruh Garut tanpa penelitian lokal.

Ambang hujan perlu dikalibrasi menggunakan data hujan dan kejadian gerakan tanah di wilayah yang memiliki karakteristik geologi serta topografi sebanding.

E. Indikator keterpaparan (E)

Keterpaparan menunjukkan jumlah penduduk, bangunan, fasilitas umum, dan jaringan transportasi yang berpotensi terdampak.

Indikatornya meliputi:

• Jumlah penduduk di zona potensi bahaya.
• Kedekatan permukiman terhadap lereng yang rentan.
• Keberadaan sekolah, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum.
• Jalan serta jembatan yang berpotensi terputus.
• Ketersediaan jalur evakuasi.
• Kemampuan masyarakat mengakses peringatan dini.

Keterpaparan berbeda dari bahaya. Lereng yang berpotensi longsor di lokasi tidak berpenghuni tetap memerlukan penanganan, tetapi konsekuensi terhadap manusia dapat berbeda dibandingkan lereng yang berada tepat di atas permukiman padat.

5. Kategori hasil penyaringan awal

Untuk membantu menentukan prioritas pemeriksaan, LIBAS mengusulkan kategori awal berikut:

Skor R| Kategori penyaringan| Tindakan awal
0–19| Relatif rendah| Pemantauan berkala
20–39| Perlu perhatian| Verifikasi kondisi dan pemeriksaan data
40–59| Menengah| Penilaian lapangan terarah
60–79| Tinggi| Pemeriksaan teknis dan evaluasi mitigasi prioritas
80–100| Sangat tinggi| Penilaian segera oleh instansi berwenang sesuai kondisi lapangan

Penting: Batas skor ini merupakan kategori kerja yang diusulkan, bukan klasifikasi risiko bencana resmi. Nilainya tidak boleh digunakan sendirian untuk memerintahkan evakuasi, menetapkan suatu kawasan tidak layak huni, atau menyatakan bangunan tidak aman.

Keputusan darurat harus mengikuti informasi BPBD, peringatan instansi berwenang, pemeriksaan teknis, dan kondisi aktual di lapangan.

6. Bagaimana algoritma ini diterapkan di Kabupaten Garut?

Penerapan harus dimulai dari pengumpulan data yang konsisten.

Tahap pertama: membangun basis data.

Data kejadian bencana BPBD, informasi curah hujan, peta topografi, kondisi geologi, tutupan lahan, serta lokasi penduduk disatukan menggunakan referensi spasial dan periode waktu yang jelas.

Tahap kedua: memetakan setiap indikator.

Setiap lokasi kajian memperoleh nilai indikator berdasarkan metode yang terdokumentasi. Data yang tidak tersedia tidak boleh otomatis dianggap bernilai nol atau aman.

Tahap ketiga: menghitung skor.

Rumus pembobotan diterapkan pada lokasi yang memiliki data memadai. Lokasi dengan data tidak lengkap harus diberi tanda khusus agar tidak menghasilkan rasa aman yang keliru.

Tahap keempat: melakukan verifikasi lapangan.

Lokasi yang memiliki kombinasi indikator mengkhawatirkan diperiksa oleh instansi atau tenaga teknis yang kompeten.

Tahap kelima: menguji ketepatan model.

Hasil penyaringan dibandingkan dengan riwayat kejadian aktual. Bobot dan ambang skor dievaluasi agar model tidak hanya menghasilkan peta yang tampak meyakinkan, tetapi juga memiliki kemampuan mengenali lokasi yang benar-benar memerlukan perhatian.

Tahap keenam: memperbarui hasil.

Peta harus diperbarui ketika tersedia data hujan baru, perubahan tutupan lahan, kejadian gerakan tanah, atau perubahan kondisi lereng.

Dengan pendekatan tersebut, algoritma berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan, bukan pengganti tanggung jawab pemerintah dan tenaga ahli.

BAGIAN III — FAKTA, KRITIK, DAN PERSOALAN YANG HARUS DIBUKTIKAN

7. Kabupaten Konservasi harus dapat diuji melalui hasil nyata

LIBAS menilai bahwa sebutan Kabupaten Konservasi harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang terukur.

Pemerintah perlu menunjukkan:

• Kondisi tutupan lahan dari tahun ke tahun.
• Perubahan kualitas lingkungan.
• Kondisi sumber air.
• Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.
• Hasil pengawasan kegiatan usaha.
• Pelaksanaan kewajiban pemulihan lingkungan.
• Perkembangan mitigasi bencana.
• Efektivitas penggunaan anggaran lingkungan.

Jika indikator tersebut belum tersedia secara terbuka, pemerintah perlu menjelaskan data apa yang telah dimiliki, data apa yang masih dikumpulkan, dan kapan evaluasi dapat disampaikan kepada publik.

Kritik ini merupakan tuntutan transparansi dan evaluasi, bukan kesimpulan bahwa seluruh kebijakan pemerintah telah gagal.

8. Apakah perubahan penggunaan lahan meningkatkan risiko bencana?

Pertanyaan ini harus dijawab melalui analisis lokasi dan bukti.

Apabila terjadi pembukaan lahan atau perubahan bentuk lereng di kawasan yang memiliki potensi gerakan tanah, perlu diperiksa apakah kegiatan tersebut mengubah kestabilan lereng, aliran permukaan, drainase, atau kondisi tanah.

Pemeriksaan perlu membandingkan:

1. Kondisi sebelum perubahan lahan.
2. Kondisi setelah perubahan lahan.
3. Data geologi dan kemiringan lereng.
4. Riwayat serta intensitas curah hujan.
5. Riwayat kejadian gerakan tanah.
6. Kondisi drainase dan aliran air.
7. Jenis kegiatan dan metode operasional.
8. Hasil pemeriksaan teknis di lapangan.

Hubungan sebab akibat tidak dapat ditentukan hanya karena bencana terjadi berdekatan dengan lokasi suatu kegiatan usaha.

Namun, indikasi yang didukung bukti juga tidak boleh diabaikan. Jika ditemukan kondisi yang membahayakan, instansi berwenang harus melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan sesuai hukum.

9. Pembangunan ekonomi tidak boleh mengabaikan biaya ekologis

Investasi dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan menggerakkan perekonomian daerah.

Akan tetapi, penilaian manfaat pembangunan harus memperhitungkan pula kemungkinan biaya sosial dan lingkungan.

Biaya tersebut dapat meliputi:

• Kerusakan lahan produktif.
• Gangguan sumber air.
• Erosi dan sedimentasi.
• Kerusakan jalan atau jembatan.
• Risiko terhadap permukiman.
• Biaya penanganan bencana.
• Kehilangan mata pencaharian.
• Biaya rehabilitasi dan pemulihan lingkungan.

LIBAS mendorong pemerintah untuk tidak hanya menghitung manfaat ekonomi langsung, tetapi juga menilai risiko dan biaya jangka panjang.

Setiap kegiatan usaha harus dinilai berdasarkan karakteristik dan dampak aktualnya. Tidak semua kegiatan usaha menyebabkan kerusakan, tetapi tidak ada pula alasan untuk mengabaikan risiko hanya karena kegiatan tersebut menghasilkan pendapatan.

10. Pengawasan harus menghasilkan tindakan yang dapat diperiksa

Inspeksi lapangan merupakan salah satu instrumen pengawasan. Akan tetapi, keberhasilannya tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah kunjungan atau dokumentasi kegiatan.

Yang perlu diperiksa adalah:

• Apakah temuan telah dicatat secara jelas?
• Apakah dugaan pelanggaran telah diverifikasi?
• Apakah ada keputusan atau tindakan korektif?
• Apakah kewajiban pemulihan telah dilaksanakan?
• Apakah hasil tindak lanjut dipantau?
• Apakah pengaduan masyarakat telah memperoleh jawaban?

Apabila terdapat indikasi pelanggaran, pemerintah harus melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti dan kewenangan masing-masing.

Jika persoalan berada di luar kewenangan pemerintah kabupaten, koordinasi dengan pemerintah provinsi atau pusat harus dilakukan.

LIBAS menegaskan bahwa pengawasan yang efektif bukan sekadar mendatangi lokasi, melainkan memastikan bahwa persoalan ditangani sampai memperoleh penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAGIAN IV — SOLUSI KONKRET UNTUK PEMERINTAH, PERUSAHAAN, LSM, DAN MASYARAKAT

11. Langkah pemerintah Kabupaten Garut

LIBAS mengusulkan tujuh langkah prioritas.

Pertama, membentuk basis data risiko lingkungan terpadu.

Data BPBD, curah hujan, geologi, kemiringan lereng, tutupan lahan, penduduk, dan tata ruang harus dapat dianalisis bersama.

Kedua, memetakan lokasi prioritas.

Pemerintah perlu mengidentifikasi lokasi yang memiliki kombinasi indikator mengkhawatirkan dan memprioritaskan pemeriksaan berdasarkan tingkat bahaya, keterpaparan, serta kebutuhan mitigasi.

Ketiga, mengevaluasi pemanfaatan ruang.

Penggunaan lahan aktual harus dibandingkan dengan dokumen tata ruang yang berlaku. Ketidaksesuaian perlu diverifikasi dan ditangani sesuai ketentuan hukum.

Keempat, memperkuat peringatan dini.

Informasi cuaca, laporan warga, dan pemantauan lapangan harus terhubung dengan mekanisme penyampaian peringatan yang mudah dipahami masyarakat.

Kelima, mengawasi kegiatan usaha pada kawasan rentan.

Pemeriksaan harus memprioritaskan keselamatan, kepatuhan terhadap persyaratan lingkungan, dan kemungkinan perubahan kondisi lereng.

Keenam, memastikan pemulihan lingkungan.

Program pemulihan harus mempunyai target, lokasi, jadwal, penanggung jawab, indikator keberhasilan, dan evaluasi berkala.

Ketujuh, membuka hasil evaluasi kepada publik.

Masyarakat perlu memperoleh akses terhadap informasi yang dapat diumumkan menurut ketentuan keterbukaan informasi, termasuk perkembangan mitigasi, hasil evaluasi, dan tindak lanjut pengaduan.

12. Tanggung jawab perusahaan

Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Garut harus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan tata ruang, perizinan, dan perlindungan lingkungan yang berlaku.

LIBAS mendorong perusahaan untuk:

• Memeriksa kesesuaian lokasi dan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku.
• Mengidentifikasi risiko lingkungan dan keselamatan.
• Melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan.
• Menjaga sistem drainase dan kestabilan lereng sesuai karakteristik kegiatan.
• Menyediakan mekanisme pengaduan masyarakat.
• Menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
• Melaksanakan reklamasi atau pemulihan apabila diwajibkan.
• Mendokumentasikan tindakan pencegahan dan koreksi.

Apabila ditemukan dugaan kerusakan, penentuan tanggung jawab harus didasarkan pada bukti, hubungan sebab akibat, hasil pemeriksaan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

13. Peran LSM dan organisasi masyarakat sipil

LSM tidak cukup hanya menyampaikan kritik. Kritik harus diikuti kerja dokumentasi, pemeriksaan data, dan pengawalan penyelesaian masalah.

Langkah yang perlu dilakukan:

• Mengumpulkan laporan masyarakat.
• Memverifikasi lokasi dan kronologi kejadian.
• Mendokumentasikan perubahan lingkungan secara aman.
• Meminta informasi publik yang relevan.
• Membandingkan kondisi lapangan dengan tata ruang.
• Mengajukan pengaduan disertai bukti.
• Mengawal tindak lanjut instansi.
• Menyampaikan hasil kajian dengan bahasa yang dapat dipahami masyarakat.

LIBAS harus menjaga pembedaan antara fakta terverifikasi, indikasi, dugaan, analisis, dan kesimpulan.

Dengan demikian, kontrol sosial menjadi lebih kuat karena didukung data yang dapat diuji.

14. Peran masyarakat dan pemerintah desa

Masyarakat merupakan pihak yang sering kali pertama mengetahui perubahan kondisi lingkungan di sekitarnya.

Warga perlu mendapatkan edukasi untuk mengenali tanda awal gerakan tanah, seperti:

• Munculnya retakan baru pada tanah atau bangunan.
• Perubahan bentuk permukaan tanah.
• Pohon atau tiang yang tiba-tiba miring.
• Munculnya rembesan air baru pada lereng.
• Pergerakan dinding penahan tanah.
• Suara atau pergerakan tidak biasa pada lereng ketika terjadi hujan.

Tanda-tanda tersebut tidak selalu memastikan bahwa longsor akan terjadi. Namun, apabila ditemukan perubahan yang mencurigakan, warga harus segera melaporkannya kepada aparat desa dan BPBD untuk diperiksa.

Jika terdapat tanda bahaya langsung, masyarakat harus menjauhi lokasi yang terancam dan mengikuti arahan petugas.

Pemerintah desa perlu mendukung:

• Pencatatan laporan warga.
• Pemetaan fasilitas dan kelompok rentan.
• Penentuan jalur evakuasi.
• Penyediaan titik kumpul.
• Simulasi kesiapsiagaan.
• Penyebaran peringatan yang mudah dipahami.
• Koordinasi dengan BPBD dan instansi terkait.

Keselamatan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan mempertahankan aktivitas di lokasi yang sedang dinilai berbahaya.

BAGIAN V — UKUR KINERJA, BUKAN SEKADAR JANJI

15. Indikator evaluasi yang diusulkan LIBAS

Bidang| Indikator| Bukti yang diperlukan
Kebencanaan| Kelengkapan dan pembaruan data kejadian| Catatan resmi BPBD
Gerakan tanah| Lokasi yang telah diperiksa dan status penanganannya| Laporan teknis
Curah hujan| Ketersediaan dan kelengkapan data pengamatan| Data BMKG atau sumber resmi
Kemiringan lereng| Ketersediaan peta topografi dan hasil verifikasi| Data geospasial
Tutupan lahan| Perubahan tutupan vegetasi dari waktu ke waktu| Citra satelit dan verifikasi lapangan
Tata ruang| Hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang| Peta dan dokumen evaluasi
Pengawasan usaha| Status tindak lanjut hasil pemeriksaan| Dokumen pengawasan
Pemulihan lingkungan| Capaian pemulihan sesuai target| Laporan dan pemantauan lapangan
Kesiapsiagaan| Kesiapan jalur evakuasi dan peringatan dini| Pemeriksaan serta simulasi
Partisipasi publik| Pengaduan dan status penyelesaiannya| Rekap laporan
Anggaran| Hubungan belanja dengan keluaran dan hasil program| Dokumen anggaran dan evaluasi kinerja

Indikator tersebut merupakan usulan awal. Target numerik harus ditetapkan setelah pemerintah memiliki data dasar yang dapat dipercaya.

Penurunan jumlah kejadian bencana tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti keberhasilan satu program karena kejadian bencana juga dipengaruhi faktor cuaca, geologi, dan variabel lain.

Evaluasi perlu menilai pelaksanaan program, perubahan kondisi lingkungan, tingkat kesiapsiagaan, dan dampak terhadap keselamatan masyarakat secara terpisah.

PENUTUP — GARUT MEMBUTUHKAN KEBIJAKAN BERBASIS DATA, BUKAN SEKADAR LABEL

Persoalan lingkungan dan kebencanaan Garut tidak dapat diselesaikan hanya melalui slogan, inspeksi sesaat, atau pernyataan politik.

Diperlukan data yang sahih, analisis yang transparan, pemeriksaan lapangan, penegakan hukum yang adil, dan pemulihan lingkungan yang dapat diukur.

Algoritma risiko yang menggabungkan indikator gerakan tanah, kerusakan lingkungan, kemiringan lereng, curah hujan, serta keterpaparan penduduk dapat menjadi salah satu alat bantu untuk menentukan prioritas pemeriksaan.

Namun, algoritma hanya akan bermanfaat apabila dibangun dari data yang dapat dipertanggungjawabkan, diuji menggunakan kejadian aktual, diperbarui secara berkala, dan ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.

Pemerintah harus memastikan kebijakan tata ruang dan perlindungan lingkungan berjalan. Perusahaan wajib memenuhi kewajiban hukumnya. LSM harus menjaga independensi dan ketepatan informasi. Masyarakat harus memperoleh akses terhadap informasi, perlindungan keselamatan, dan kesempatan berpartisipasi.

LIBAS menegaskan bahwa perlindungan lingkungan bukan penghambat pembangunan. Lingkungan yang terjaga justru menjadi fondasi pertanian, pariwisata, ketersediaan air, keselamatan warga, dan keberlanjutan ekonomi daerah.

Garut tidak membutuhkan konservasi sebatas label. Garut membutuhkan data yang terbuka, risiko yang dihitung secara bertanggung jawab, pengawasan yang menghasilkan tindakan, dan pemulihan lingkungan yang dapat dibuktikan.

Pembangunan tidak boleh mengorbankan kawasan lindung, keselamatan masyarakat, dan masa depan generasi berikutnya. (Red)

FAKTA HARUS DIBUKA. RISIKO HARUS DIUKUR. KRITIK HARUS DIJAWAB. HUKUM HARUS DITEGAKKAN. SOLUSI HARUS DILAKSANAKAN.

Tedi Sutardi
Ketua Perkumpulan Lingkungan Anak Bangsa (LIBAS) Kabupaten Garut