ARMEDIANEWS.COM ,GARUT, JAWA BARAT — KERASNYA DEKLARASI, DI MANA BUKTI NYATANYA? Dugaan peredaran obat-obatan tertentu secara ilegal, termasuk tramadol dan obat yang dikenal masyarakat dengan sebutan Excimer, kembali memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di Kabupaten Garut. 17 Oktober 2026
Di tengah tuntutan perlindungan generasi muda, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar slogan, deklarasi, dan pernyataan komitmen. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata, pengawasan berkelanjutan, penindakan berdasarkan bukti, serta keterbukaan mengenai hasil kerja pemerintah dan aparat penegak hukum.
Riki, pemerhati kebijakan, melontarkan kritik keras terhadap pendekatan yang hanya mengedepankan kegiatan seremonial tanpa disertai evaluasi hasil yang dapat diukur.
Menurutnya, apabila dugaan penjualan obat-obatan tertentu di luar ketentuan masih ditemukan, pemerintah dan instansi berwenang harus berani menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.
“Jangan sampai deklarasi hanya menjadi panggung pencitraan untuk menunjukkan seolah-olah persoalan sudah ditangani. Generasi muda membutuhkan perlindungan nyata, bukan sekadar seremoni. Kalau pengawasan sudah berjalan, mana hasilnya? Berapa lokasi diperiksa, berapa laporan ditindaklanjuti, dan bagaimana perkembangan penegakan hukumnya?” demikian kritik Riki.
JANGAN SAMPAI GARUT KEHILANGAN ARAH DALAM MELINDUNGI GENERASI MUDA
Persoalan obat-obatan yang digunakan tanpa pengawasan medis bukan perkara sepele. Tramadol memiliki risiko ketergantungan dan efek samping serius apabila digunakan secara tidak tepat. Sementara itu, produk yang disebut Excimer perlu diidentifikasi secara akurat berdasarkan nama, kandungan, dan izin edarnya agar penanganannya tidak keliru.
Jika ditemukan penjualan tanpa izin atau distribusi yang melanggar ketentuan, tindakan tegas harus dilakukan sesuai hukum.
Riki memperingatkan bahwa pembiaran terhadap persoalan semacam ini—jika terbukti terjadi—dapat memperburuk risiko kesehatan, merusak masa depan generasi muda, dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang seharusnya melindungi mereka.
Ia menilai Kabupaten Garut tidak boleh terjebak dalam rutinitas deklarasi, sementara efektivitas pengawasan di lapangan belum dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
“Jangan tunggu persoalan semakin besar baru semua pihak sibuk berbicara. Perlindungan generasi muda harus menjadi prioritas yang dibuktikan dengan kerja nyata. Pemerintah harus berani membuka hasil evaluasi dan memastikan setiap laporan masyarakat mendapatkan tindak lanjut,” tegasnya.
JANGAN BERSEMBUNYI DI BALIK DEKLARASI, PUBLIK MENUNGGU HASIL!
Riki menilai ukuran keberhasilan kebijakan tidak bisa semata-mata dihitung dari jumlah kegiatan, foto bersama, atau pernyataan komitmen. Keberhasilan harus dinilai dari hasil yang dapat diperiksa.
Apakah pengawasan terhadap tempat penjualan obat sudah dilakukan secara berkala? Apakah distribusi obat yang diduga menyimpang sudah ditelusuri? Apakah laporan masyarakat mendapatkan respons? Apakah ada evaluasi yang melibatkan instansi kesehatan dan aparat penegak hukum?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut layak dijawab secara terbuka oleh instansi terkait.
Pemerintah Kabupaten Garut juga perlu menjelaskan pembagian tanggung jawab antara pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga pengawas obat. Sebab, persoalan ini tidak dapat diselesaikan dengan saling melempar tanggung jawab.
Deklarasi bukanlah garis akhir. Deklarasi adalah janji yang harus dibuktikan melalui tindakan, hasil pengawasan, dan pertanggungjawaban kepada publik.
DUGAAN PERLINDUNGAN OKNUM HARUS DIUSUT, BUKAN DIBIARKAN MENJADI TANDA TANYA
Persoalan ini semakin serius ketika muncul dugaan adanya pihak-pihak yang melindungi aktivitas penjualan obat-obatan tertentu secara ilegal.
Dugaan tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi isu tanpa kejelasan. Aparat berwenang perlu menelusuri setiap informasi yang disertai bukti, termasuk apabila terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang atau keterlibatan oknum dalam rantai distribusi.
Namun, siapa pun yang dituduh harus diperiksa berdasarkan bukti, bukan prasangka. Apabila pelanggaran terbukti, proses hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Riki mendesak agar penanganan tidak berhenti pada penjual di tingkat bawah apabila penyelidikan menemukan adanya jaringan distribusi yang lebih luas. Penelusuran harus dilakukan sesuai kewenangan hingga sumber pasokan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat diketahui.
Masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara sepanjang informasi tersebut dapat dibuka menurut ketentuan hukum.
LIMA DESAKAN KERAS RIKI KEPADA PEMERINTAH DAN APARAT
Riki mendorong langkah konkret berikut:
- BUKTIKAN HASIL PENGAWASAN. Pemerintah dan instansi terkait harus menyampaikan data pemeriksaan, laporan yang ditindaklanjuti, serta hasil evaluasi yang dapat dipublikasikan.
- TELUSURI JARINGAN DISTRIBUSI. Penanganan tidak cukup berfokus pada dugaan penjualan di tingkat eceran. Apabila ditemukan pelanggaran, rantai distribusinya harus ditelusuri sesuai hukum.
- USUT DUGAAN KETERLIBATAN OKNUM. Setiap laporan yang memiliki dasar dan bukti harus diperiksa secara profesional dan transparan.
- LINDUNGI GENERASI MUDA. Perkuat edukasi, pengawasan lingkungan pendidikan, pencegahan penyalahgunaan obat, serta saluran pengaduan masyarakat.
- EVALUASI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN. Pemerintah Kabupaten Garut harus menjelaskan langkah koordinasi, kendala, dan rencana tindak lanjut agar publik dapat menilai pelaksanaan kebijakan berdasarkan indikator yang jelas.
JANGAN TUNGGU KEPERCAYAAN PUBLIK RUNTUH!
Persoalan dugaan peredaran obat-obatan tertentu secara ilegal merupakan ujian bagi sistem pengawasan, koordinasi kelembagaan, dan penegakan hukum di Kabupaten Garut.
Apabila berbagai laporan masyarakat tidak mendapatkan tindak lanjut yang jelas, kepercayaan publik berisiko semakin terkikis. Sebaliknya, pemeriksaan yang transparan, penindakan berdasarkan bukti, dan evaluasi terbuka dapat menunjukkan bahwa perlindungan generasi muda benar-benar menjadi prioritas.
Riki menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan janji yang berulang-ulang tanpa ukuran keberhasilan. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap dugaan pelanggaran diperiksa, setiap laporan ditindaklanjuti sesuai prosedur, dan setiap pihak yang terbukti melanggar hukum dimintai pertanggungjawaban.
Garut tidak boleh membiarkan persoalan perlindungan generasi muda berhenti sebagai bahan deklarasi. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan instansi pengawas obat harus menjawab kritik masyarakat dengan data, tindakan, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kini, pertanyaan yang patut dijawab bukan sekadar siapa yang paling lantang menyatakan komitmen, melainkan sejauh mana komitmen itu benar-benar diwujudkan dalam perlindungan generasi muda Kabupaten Garut. (Red)
ARMEDIANEWS.COM — MENGAWAL KEBIJAKAN, MEMPERTANYAKAN KINERJA, DAN MENUNTUT PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
