ini bermula dari kekecewaan dari pihak awak media atas pembayaran advertorial oleh

Lubuklinggau-ini bermula dari kekecewaan dari pihak awak media atas pembayaran advertorial oleh Dinas Kominfo kota Lubuklinggau, yang dibayar hanya sebesar Rp 500 ribu per setiap media. Dan kebijakan ini di ambil sepihak oleh Dinas Kominfo Pemkot Lubuklinggau, yang sebelumnya belum pernah terjadi. Sehingga kebijakan tersebut dinilai merupakan bentuk pelecehan dan pengebirian terhadap profesi Wartawan.

Sancik selaku koordinator aksi mengecam keras tindakan yang dilakukan pihak Pemkot Lubuklinggau melalui Diskominfo, karena telah membuat kegaduhan. Yang menurut pihaknya kebijakan dari Pemkot Lubuklinggau melalui Dinas Kominfo merupakan bentuk kezaliman yang tidak dapat ditolerir.

“Kebijakan sepihak oleh Diskominfo merupakan tindakan pelecehan terhadap profesi Wartawan, dengan membayarkan ADV 500 ribu rupiah per setiap media. Padahal kita sudah menandatangani 5 nota dinas atau 5 tagihan, tapi yang dibayar cuma 1 nota dinas. Lalu kemana yang empat tagihan lagi,”jelas Sancik dalam orasinya.

Pj Walikota Lubuklinggau Koimudin, yang tidak kunjung temui pendemo sempat membuat suasana aksi memanas. Hingga terjadi dorong mendorong antara pihak pendemo dan Kepolisian. Yang terus berusaha menerobos masuk ke kantor Walikota yang dijaga ketat oleh pihak Kepolisian tersebut.

Tak ayal hal ini semakin membuat kecewa para pendemo, hingga Rikky salah satu dari orator menyamakan pemerintahan PJ Walikota Lubuklinggau dengan pemerintahan zaman Fir’aun. Dan meminta PJ Walikota Koimudin tersebut, untuk segera pulang saja kerumahnya di Palembang

Baca Juga: Luas Tanah Taman Wisata Pantai Sepolong Berkurang 2.002,99 Meter Akibat Abrasi

Usai berjam-jam menyampaikan orasi akhirnya Koimudin pun temui pendemo, yang mengaku jika dirinya tadinya sedang mengikuti kegiatan peringatan Hari Ibu.

“Saya tadi sedang mengikuti peringatan Hari Ibu, jadi saya lama datang ke sini bukannya tidak mau menemui kawan-kawan Wartawan,”jelas PJ Walikota Lubuklinggau tersebut, sembari mempersilahkan perwakilan aksi untuk menyampaikan langsung aspirasinya.

Dijelaskan oleh Sancik mewakili rekan-rekannya, pihaknya menuntut tranparansi anggaran publikasi dan hak atas tagihan Advertorial Wartawan di Dinas Kominfo Lubuklinggau.

Menanggapi hal ini Koimudin PJ Walikota Lubuklinggau, meminta waktu untuk mengkomunikasikannya terlebih dahulu dengan Dinas Kominfo, yang selanjutnya akan disampaikan kembali kepada perwakilan aksi.

Mendengar tanggapan dari Koimudin pihak pendemo melalui koordinator aksi Sancik, tetap mendesak supaya tagihan Advertorial hak dari wartawan, sesegera mungkin direalisasikan. Dan meminta jabatan Kepala Dinas Kominfo kota Lubuklinggau untuk segera di evaluasi.pungkas nya(A.apriadi)