armedia.news | Kota Bandung – Pemerintah Kota Bandung dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandung sepakat untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam menciptakan proses demokrasi yang bersih dan transparan. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menyatakan bahwa komunikasi yang intensif antara Pemkot Bandung dan Bawaslu sangat penting dalam membangun sistem demokrasi yang lebih siap dan responsif.
Komunikasi Lintas Lembaga
Erwin mengapresiasi kinerja Bawaslu Kota Bandung dan menekankan pentingnya komunikasi lintas lembaga yang berkesinambungan, terutama menjelang siklus demokrasi baru pada 2027. “Kalau komunikasi ini sudah dimulai sejak awal, kita bisa membangun sistem yang lebih siap dan responsif. Pemerintah, KPU, dan Bawaslu harus terus jalan bersama,” kata Erwin.
Hasil Pengawasan Bawaslu
Ketua Bawaslu Kota Bandung, Dimas Aryana Iskandar, melaporkan hasil pengawasan Bawaslu pada Pemilu dan Pilkada 2024. Bawaslu Kota Bandung telah menghasilkan:
- 493 laporan hasil pengawasan untuk Pemilu 2024
- 63 tindakan pencegahan
- 21 proses penanganan pelanggaran
- 2 penyelesaian sengketa antar peserta pemilu
Untuk Pilkada 2024, tercatat:
- 150 laporan hasil pengawasan
- 75 tindakan pencegahan
- 8 proses penanganan pelanggaran
Strategi Pencegahan
Dimas menjelaskan bahwa minimnya jumlah pelanggaran di Pilkada 2024 merupakan hasil dari strategi pencegahan yang lebih optimal sejak awal tahapan. Bawaslu Kota Bandung juga menyampaikan beberapa kebutuhan kelembagaan yang memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan perangkat daerah.
Pertemuan tersebut ditutup dengan diskusi terbuka bersama jajaran perangkat daerah terkait, sebagai bentuk tindak lanjut terhadap beberapa isu teknis yang menjadi perhatian bersama dalam penguatan fungsi pengawasan pemilu di Kota Bandung. Dengan demikian, Pemkot Bandung dan Bawaslu Kota Bandung berkomitmen untuk terus memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam menciptakan proses demokrasi yang bersih dan transparan. ( Herdian)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
