Kemiskinan, Putus Sekolah, Tingkat Perceraian, dan Kerusakan Lingkungan Menjadi Alarm Keras bagi Penyelenggara Negara di Garut

Jawabarat Garut, Armenia News, 29 Juli 2026 – Perkumpulan Lingkungan Anak Bangsa (LIBAS) menyatakan bahwa kemiskinan, putus sekolah, tingginya angka perceraian, serta kerusakan lingkungan hidup yang menjadi perhatian di Kabupaten Garut merupakan sinyal kuat bahwa berbagai kebijakan publik perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Ketua LIBAS, Tedie Sutardi, berpendapat bahwa apabila berbagai persoalan tersebut terus berlangsung tanpa perbaikan yang nyata, masyarakat berhak mempertanyakan efektivitas tata kelola pemerintahan, pengawasan, penegakan hukum, dan koordinasi antarlembaga.

“Menurut pandangan LIBAS, ukuran keberhasilan penyelenggara negara bukan banyaknya seremoni atau kegiatan formal, melainkan sejauh mana rakyat merasakan peningkatan kesejahteraan, memperoleh akses pendidikan yang layak, hidup di lingkungan yang terjaga, dan mendapatkan kepastian hukum yang adil,” ujar Tedie.

LIBAS menilai bahwa apabila berbagai indikator sosial dan lingkungan terus memburuk, maka seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Garut patut melakukan evaluasi terbuka terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing. Penilaian ini merupakan kritik kebijakan dan seruan untuk evaluasi, bukan pernyataan bahwa telah terjadi pelanggaran oleh pihak tertentu.

Menurut LIBAS, membiarkan persoalan kemiskinan, putus sekolah, kerusakan lingkungan hidup, dan berbagai masalah sosial berlarut-larut tanpa langkah korektif yang terukur berisiko menggerus kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

LIBAS mendesak Pemerintah Kabupaten Garut, Forkopimda, DPRD, dan seluruh institusi terkait untuk membuktikan melalui tindakan nyata bahwa kebijakan publik benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat, perlindungan lingkungan hidup, penegakan hukum yang adil, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagi LIBAS, kesejahteraan rakyat bukan sekadar janji politik atau slogan pembangunan, melainkan kewajiban konstitusional yang harus diwujudkan melalui kebijakan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Red