CIMAHI, JAWA BARAT – Persidangan perkara sengketa harta bersama di Pengadilan Agama (PA) Cimahi, Selasa (17/11/2026), menyisakan kekecewaan mendalam bagi Suryani La Tohanda, S.H., M.H., selaku tergugat. Ia mempersoalkan keputusan majelis hakim yang menurut pengakuannya meminta saksi fakta yang dihadirkannya keluar dari ruang sidang sebelum memberikan keterangan.
Tidak hanya itu, Suryani juga mengaku mendapat teguran keras dari salah seorang hakim anggota ketika menyampaikan keberatan dan memohon agar asal-usul objek sengketa diperiksa secara objektif.
Dua peristiwa tersebut membuat Suryani mempertanyakan jalannya persidangan perkara Nomor 691/Pdt.G/2026/PA Cmh. Ia berharap seluruh fakta yang berkaitan dengan asal-usul aset dan usaha yang disengketakan dapat diperiksa secara menyeluruh.
Saksi Yuyu Disebut Mengetahui Sejarah Objek Sengketa Sejak 2010
Persoalan pertama yang memicu kekecewaan Suryani adalah ketika saksi bernama Yuyu yang dihadirkannya tidak diperkenankan melanjutkan pemeriksaan di ruang sidang.
Menurut penuturan Suryani, Yuyu merupakan pemilik bangunan yang lokasinya bersebelahan dengan tempat usaha kios yang menjadi objek sengketa. Keduanya disebut telah bertetangga sejak sekitar 2010.
Saksi tersebut dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai keberadaan kios, lokasi bangunan, serta sejarah usaha yang menjadi bagian dari gugatan pihak penggugat.
Namun, Suryani mengaku terkejut ketika saksi tersebut justru diminta meninggalkan ruang sidang dengan alasan tidak mengenal pihak penggugat, Freddy Martin.
“Saksi saya itu mau menjelaskan fakta. Dia tinggal bersebelahan dengan tempat usaha saya sejak 2010 dan mengetahui kondisi lokasi tersebut. Tetapi karena tidak mengenal Freddy Martin, saksi saya justru diminta keluar,” ungkap Suryani saat diwawancarai seusai persidangan.
Menurutnya, keterangan Yuyu penting karena berkaitan langsung dengan dalil gugatan yang menyebutkan keberadaan usaha kios sejak 2010.
Suryani menyayangkan keputusan tersebut. Terlebih, menurut pengakuannya, saksi itu telah bersedia hadir secara sukarela dan sebelumnya sudah dipersiapkan untuk memberikan keterangan.
Ia juga mengaku kecewa karena keberatan terhadap penolakan saksi tersebut tidak mendapat respons sebagaimana yang diharapkannya dari kuasa hukum yang mendampinginya.
Keberatan atas Asal-Usul Modal dan Aset
Persoalan berikutnya berkaitan dengan asal-usul modal usaha dan aset yang menjadi objek sengketa harta bersama.
Dalam keterangannya, Suryani menyebut usaha yang dijalankannya selama ini melibatkan modal dari sejumlah investor serta dukungan keluarga. Ia membantah apabila seluruh aset yang dipersoalkan dianggap semata-mata berasal dari penghasilan selama perkawinan.
Suryani menjelaskan bahwa dirinya menikah pada 2005 dan mengembangkan usaha dengan dukungan permodalan dari pihak lain.
Karena itu, ia meminta agar asal-usul modal, aliran dana, serta proses pembelian aset diperiksa secara cermat sebelum majelis hakim mengambil keputusan.
Menurut Suryani, persoalan tersebut tidak cukup hanya dilihat dari waktu pembelian aset, tetapi juga harus ditelusuri sumber dana yang digunakan.
Ia bahkan mempertanyakan kesesuaian antara penghasilan mantan suaminya dengan aset-aset yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.
“Saya hanya meminta supaya asal-usul modalnya diperiksa. Kalau memang ada modal dari investor, tolong dikroscek. Jangan sampai sesuatu yang bukan berasal dari harta bersama kemudian dianggap sebagai harta bersama,” tuturnya.
Pernyataan tersebut merupakan keberatan dan pandangan Suryani sebagai pihak tergugat yang masih perlu diuji melalui pembuktian di persidangan.
Minta Pemeriksaan Setempat, Suryani Mengaku Justru Ditegur Hakim
Ketegangan yang diceritakan Suryani tidak berhenti pada persoalan saksi.
Menjelang berakhirnya persidangan, ia mengaku berusaha menyampaikan permohonan secara langsung kepada majelis hakim agar asal-usul dan kondisi fisik objek sengketa benar-benar dipertimbangkan.
Salah satu hal yang dimintanya adalah pemeriksaan setempat atau descente, yakni pemeriksaan langsung terhadap objek perkara untuk membantu memperoleh gambaran mengenai kondisi dan keberadaan objek yang disengketakan.
Suryani mengatakan dirinya telah meminta izin kepada ketua majelis hakim untuk menyampaikan keberatan sebagai pihak prinsipal.
Namun, menurut pengakuannya, permohonan tersebut justru direspons keras oleh salah seorang hakim anggota.
“Saya hanya memohon agar majelis hakim mempertimbangkan asal-usul objek sengketa dan melihatnya secara objektif. Saya tidak bermaksud menuduh siapa pun,” ujarnya.
Ia mengaku semakin kecewa ketika hakim anggota tersebut meminta panitera mencatat pernyataannya dan menyebut akan melaporkan dirinya karena dianggap menuding pengadilan tidak objektif.
Bagi Suryani, permintaannya semata-mata merupakan upaya untuk memperoleh pemeriksaan yang menyeluruh terhadap objek sengketa.
“Saya datang sebagai pencari keadilan. Saya memohon dengan baik-baik agar semuanya diperiksa. Kenapa permohonan saya justru direspons seperti itu?” ungkapnya dengan nada kecewa.
Minta Proses Persidangan Diperiksa Secara Transparan
Rangkaian kejadian tersebut membuat Suryani mempertanyakan apakah seluruh fakta yang disampaikan pihaknya telah memperoleh ruang yang cukup dalam proses pembuktian.
Ia berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan setiap keterangan saksi, bukti dokumen, serta asal-usul permodalan dan kepemilikan aset secara proporsional.
Suryani juga berharap pengawasan terhadap jalannya persidangan dapat dilakukan apabila ditemukan dugaan pelanggaran terhadap prinsip profesionalitas dan objektivitas peradilan.
Menurutnya, setiap pihak yang berperkara berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan bukti dan mempertahankan hak hukumnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya transparansi, profesionalitas, dan keterbukaan dalam proses penegakan hukum, terlebih dalam perkara yang menyangkut hak keperdataan masyarakat.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Pengadilan Agama Cimahi mengenai alasan penolakan saksi Yuyu maupun tanggapan atas keberatan yang disampaikan Suryani. Konfirmasi kepada majelis hakim dan pihak penggugat masih diperlukan agar pemberitaan mengenai perkara ini berimbang.
Sebab, di ruang persidangan, bukan hanya putusan yang dinantikan para pencari keadilan, tetapi juga keyakinan bahwa setiap fakta, bukti, dan suara para pihak benar-benar mendapat tempat untuk diperiksa secara adil.
Redaksi: Mia Marliani
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


