Home / Berita Utama / Daerah / Pembahasan RAPBD 2027 Disorot, Fraksi Nasdem Diduga Tak Dicantumkan dalam Website Resmi Pemkab Pesisir Barat

Pembahasan RAPBD 2027 Disorot, Fraksi Nasdem Diduga Tak Dicantumkan dalam Website Resmi Pemkab Pesisir Barat

PESISIR BARAT– Transparansi informasi publik Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada publikasi informasi terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 di website resmi pemerintah daerah (pesisirbaratkab.go.id), Jum’at (13 -11-2026).

Pasalnya, Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Pesisir Barat diduga tidak dicantumkan dalam informasi yang dipublikasikan melalui website resmi Pemkab Pesisir Barat, Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai proses kerja jurnalistik dan mekanisme penyuntingan berita di lingkungan Diskominfotiksan pemkab setempat.

Anggota Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Ikam Mulhak, menyayangkan tidak dicantumkannya Fraksi NasDem dalam pemberitaan resmi pemerintah daerah tersebut.

Baca juga :  Dugaan Tambang Ilegal Galian C di Way Bambang Pesisir Barat Dilaporkan ke KPK dan Aparat Penegak Hukum

Ikam menegaskan bahwa Fraksi NasDem bukan hanya hadir dalam rapat paripurna, tetapi juga menjalankan kewajibannya dengan menyampaikan pandangan resmi fraksi. Bahkan, dirinya sendiri yang membacakan pandangan tersebut di hadapan peserta rapat.

“Kami hadir di sana. Saya sendiri yang membacakan Pandangan Umum Fraksi NasDem dalam rapat paripurna. Lalu mengapa dalam pemberitaan resmi pemerintah daerah nama Fraksi NasDem justru tidak dicantumkan? Tentu kami tidak bisa menerima hal seperti ini,” tegas Ikam.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar masalah pencantuman nama partai, melainkan kewajiban tugas serta fungsi kelembagaan DPRD dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar.

Baca juga :  Dukun Cabul di Pesisir Barat Ditangkap, Modus Pengobatan Guna-Guna Berujung Kekerasan Seksual

“Jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi yang tidak utuh. Kami hadir, kami menyampaikan pandangan, dan kami menjalankan tanggung jawab sebagai anggota DPRD. Seharusnya semua itu diberitakan secara objektif dan proporsional, ini kenapa lima fraksi yang dicantumkan di web resmi pemkab setempat bukan enam fraksi tutupnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tag:

Tinggalkan Balasan

Berita Terpopuler

error: Content is protected !!