ARMEDIA.NEWS | GARUT, JAWA BARAT
Persoalan parkir yang dikeluhkan warga di sepanjang Jalan Otista, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, tepatnya di Kampung Pandai, Desa Cimanganten, sekitar sebuah toko buah, kini menjadi sorotan masyarakat.
Keberadaan aktivitas parkir di lokasi tersebut dinilai semakin meresahkan. Warga mengeluhkan kondisi lalu lintas yang semakin padat, kendaraan yang kesulitan melintas, serta dugaan adanya aktivitas yang kerap memicu keributan di sekitar lokasi.
Keluhan ini bukan sekadar persoalan kenyamanan pengguna jalan. Jika aktivitas parkir menggunakan badan jalan tanpa pengaturan yang jelas, persoalan tersebut berpotensi menyangkut ketertiban lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran.
Seorang warga Kabupaten Garut yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyampaikan keresahannya kepada ARMEDIA.NEWS. 11 Nopember 2026
Menurut warga tersebut, situasi di sekitar lokasi semakin mengganggu aktivitas masyarakat. Kemacetan disebut semakin parah, sementara persoalan parkir dan dugaan keributan di lokasi tersebut dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum.
“Sebagai masyarakat Kabupaten Garut, kami merasa resah. Jalan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama justru menimbulkan persoalan. Kemacetan semakin parah dan aktivitas di lokasi tersebut sering kali menimbulkan keributan. Kami berharap pemerintah jangan membiarkan kondisi seperti ini terus berlangsung,” ungkap warga tersebut.
JALAN UMUM BUKAN LAHAN BEBAS UNTUK KEPENTINGAN SEPIHAK
Jalan Otista merupakan salah satu jalur aktivitas masyarakat di wilayah Tarogong Kaler. Keberadaan kendaraan yang berhenti atau parkir di ruang jalan tanpa pengaturan dapat mengurangi kapasitas jalan dan menghambat kelancaran lalu lintas.
Apabila benar terdapat aktivitas parkir yang menggunakan badan jalan tanpa izin atau tidak sesuai ketentuan, pemerintah perlu melakukan pemeriksaan secara langsung.
Jangan sampai kepentingan pengguna jalan yang jumlahnya jauh lebih banyak harus dikorbankan oleh aktivitas parkir yang pengelolaannya tidak jelas.
Masyarakat berhak mendapatkan akses jalan yang aman, tertib, dan dapat digunakan tanpa gangguan yang tidak semestinya.
WARGA PERTANYAKAN DUGAAN PUNGLI: APAKAH INI YANG DISEBUT BUDAYA PUNGLI DI GARUT?
Persoalan semakin serius ketika muncul keluhan masyarakat mengenai dugaan praktik pungutan dalam aktivitas parkir tersebut.
Warga mempertanyakan apakah pungutan yang terjadi memiliki dasar hukum, siapa pihak yang mengelolanya, apakah terdapat penetapan resmi sebagai lokasi parkir, serta ke mana aliran uang yang diperoleh dari aktivitas tersebut.
Pertanyaan masyarakat sangat mendasar:
Jika ada pungutan parkir, siapa yang berwenang menariknya?
Apakah pengelola memiliki izin atau penugasan resmi?
Apakah tarifnya ditetapkan pemerintah daerah?
Apakah setiap pungutan disertai karcis atau bukti pembayaran yang sah?
Dan jika memang ditemukan pungutan tanpa dasar kewenangan, siapa yang harus bertanggung jawab?
“Jangan sampai masyarakat terus-menerus dibebani pungutan yang tidak jelas. Kami ingin tahu apakah parkir itu resmi atau tidak. Kalau memang resmi, tunjukkan dasar hukumnya. Kalau tidak resmi, mengapa bisa terus berlangsung?” tegas warga tersebut.
Pertanyaan mengenai dugaan pungli ini harus dijawab melalui pemeriksaan dan pembuktian. Tidak boleh ada pihak yang langsung dituduh melakukan tindak pidana tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, pemerintah juga tidak boleh mengabaikan laporan masyarakat.
DUGAAN KERIBUTAN DI LOKASI HARUS MENJADI PERHATIAN APARAT
Selain kemacetan, warga juga mengeluhkan adanya kejadian yang disebut kerap memicu keributan di sekitar aktivitas parkir.
Apabila benar terjadi intimidasi, perselisihan, pemaksaan pembayaran, atau tindakan yang mengganggu ketertiban umum, aparat kepolisian perlu melakukan penelusuran berdasarkan laporan dan keterangan saksi.
Jangan sampai masyarakat yang hendak menggunakan fasilitas jalan umum justru merasa takut, tidak nyaman, atau terpaksa mengikuti kehendak pihak tertentu.
Ruang publik harus menjadi tempat yang aman bagi semua orang, bukan ruang yang membuat masyarakat merasa tertekan.
DASAR HUKUM: PARKIR DAN PENGGUNAAN JALAN TIDAK BOLEH SEMBARANGAN
Sejumlah ketentuan hukum yang relevan untuk menjadi dasar pemeriksaan pemerintah dan aparat antara lain:
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 106 ayat (4) mengatur kewajiban setiap orang yang menggunakan jalan untuk mematuhi ketentuan rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir.
Pasal 287 ayat (3) mengatur sanksi terhadap pelanggaran ketentuan gerakan lalu lintas, berhenti, dan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 43.
Ketentuan ini mengatur fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan. Penyelenggaraan fasilitas parkir harus memperhatikan persyaratan perizinan dan ketentuan yang berlaku.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu dasar untuk memeriksa legalitas pungutan parkir yang diklaim sebagai pungutan resmi pemerintah daerah.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Apabila terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat atau pihak yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan pidana yang relevan. Namun, penerapan pasal harus didasarkan pada unsur dan bukti yang ditemukan.
DISHUB, SATPOL PP, DAN POLISI HARUS TURUN KE LAPANGAN
Masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Garut tidak hanya menunggu laporan semakin banyak sebelum melakukan tindakan.
Dinas Perhubungan Kabupaten Garut perlu memeriksa kondisi lalu lintas, status lokasi parkir, pengelola, dasar penugasan, tarif, serta kemungkinan penggunaan badan jalan yang tidak sesuai aturan.
Satpol PP perlu melakukan pemeriksaan terhadap aspek ketertiban umum sesuai kewenangannya.
Sementara itu, kepolisian diharapkan menindaklanjuti apabila terdapat laporan mengenai dugaan pungutan paksa, intimidasi, keributan, atau tindakan lain yang mengandung unsur pelanggaran hukum.
Pemeriksaan harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan tidak tebang pilih.
PERTANYAAN TERBUKA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
ARMEDIA.NEWS mendorong sejumlah pertanyaan berikut agar mendapatkan jawaban resmi:
- Apakah lokasi parkir di sekitar toko buah Kampung Pandai, Desa Cimanganten, sudah memiliki dasar legalitas penyelenggaraan parkir?
- Siapa pengelola atau pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas parkir tersebut?
- Apakah terdapat izin, penugasan, atau penetapan resmi dari instansi berwenang?
- Apakah pungutan yang dikeluhkan warga merupakan retribusi resmi atau pungutan oleh pihak lain?
- Apakah Dishub sudah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi lalu lintas di lokasi?
- Apakah kepolisian sudah menerima laporan mengenai dugaan keributan di sekitar lokasi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut patut dijawab agar tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelayanan dan pengawasan pemerintah daerah.
JANGAN BIARKAN MASYARAKAT MERASA SENDIRIAN
Persoalan ini bukan semata-mata tentang parkir kendaraan. Ini menyangkut hak masyarakat untuk menggunakan jalan umum, memperoleh rasa aman, serta mendapatkan pelayanan pemerintah yang tertib dan adil.
Jika ditemukan pelanggaran, lakukan penertiban sesuai prosedur. Jika ditemukan pungutan tanpa dasar hukum, lakukan pemeriksaan dan tindak sesuai ketentuan. Jika terjadi gangguan keamanan, berikan perlindungan kepada masyarakat.
Jangan sampai keluhan warga hanya menjadi catatan tanpa tindak lanjut.
ARMEDIA.NEWS menegaskan bahwa setiap pihak yang disebut atau berkaitan dengan persoalan ini tetap berhak memberikan klarifikasi dan hak jawab. Pemberitaan ini merupakan penyampaian keluhan warga sekaligus dorongan agar instansi berwenang melakukan pemeriksaan secara objektif. (Red)
SALAM KONTROL SOSIAL!
ARMEDIA.NEWS
Mengawal kepentingan publik, menyuarakan keresahan masyarakat, dan mendorong transparansi serta penegakan hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
