ARMEDIA.NEWS | GARUT, JAWA BARAT – Munculnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menjadi perhatian serius terhadap masa depan kepercayaan masyarakat kepada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). 11 November 2026
Persoalan ini tidak boleh hanya dilihat sebagai perkara hukum yang melibatkan sejumlah individu. Lebih jauh, kasus tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi tata kelola kewenangan, pengawasan internal, integritas aparat, serta komitmen kepolisian dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Menanggapi persoalan tersebut, Tedi Sutardi menegaskan bahwa penyelamatan marwah dan kehormatan institusi Polri harus menjadi prioritas utama.
Menurutnya, Polri merupakan institusi negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan rasa keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat.
Jangan sampai tindakan oknum, apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum, justru meruntuhkan kepercayaan publik terhadap seluruh institusi kepolisian.
POLISI HARUS ADIL, BIJAKSANA, DAN TIDAK MENYALAHGUNAKAN KEKUASAAN
Tedi Sutardi menyoroti pentingnya perubahan pola pikir dan perilaku aparat dalam menjalankan kewenangan di lapangan.
Kewenangan yang diberikan negara kepada anggota Polri bukanlah alat untuk menekan, menakut-nakuti, mengintimidasi, apalagi mengambil keuntungan dari masyarakat.
Polisi harus berdiri di atas kepentingan hukum, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok.
Jangan sampai ada anggota yang menggunakan seragam dan kewenangannya untuk bertindak sewenang-wenang, melakukan pungutan liar, meminta uang secara tidak sah, atau memperlakukan masyarakat seolah-olah mereka berada di bawah kekuasaan pribadi petugas.
Polisi adalah pelayan masyarakat, bukan penguasa rakyat. Seragam kepolisian adalah amanah negara, bukan alat untuk mencari keuntungan pribadi.
Apabila ditemukan anggota yang melakukan pemerasan, pungutan liar, penyalahgunaan jabatan, atau tindakan melawan hukum lainnya, harus diproses secara transparan dan diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
KASUS DUGAAN PENYADAPAN JANGAN DITUTUP-TUTUPI
Sebagaimana diberitakan sejumlah media, Bareskrim Polri pada 3 November 2026 mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, pada 9 November 2026 menyampaikan bahwa penyidikan telah menemukan indikasi yang mengarah pada dugaan tindak pidana makar. Namun, hal tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dan alat bukti yang sah.
Penting ditegaskan bahwa status tersangka bukanlah putusan bersalah. Setiap pihak tetap memiliki hak atas praduga tak bersalah dan proses peradilan yang adil.
Tedi Sutardi berpandangan bahwa perkara tersebut harus dibuka secara objektif, profesional, dan transparan. Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang pernah menduduki jabatan tinggi di lingkungan kepolisian.
Hukum harus berlaku sama bagi semua orang, baik masyarakat biasa maupun pejabat yang pernah memiliki kekuasaan.
JANGAN BIARKAN OKNUM MERUSAK KEPERCAYAAN MASYARAKAT
Kepercayaan publik merupakan modal penting bagi keberlangsungan institusi Polri.
Ketika masyarakat merasa takut berhadapan dengan aparat, ketika pelayanan hukum dianggap tidak adil, atau ketika muncul dugaan pungutan liar dalam pelayanan publik, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nama seorang anggota, melainkan kepercayaan terhadap institusi negara.
Karena itu, pembenahan tidak cukup hanya melalui pernyataan dan slogan reformasi. Harus ada tindakan nyata melalui pengawasan yang kuat, penindakan terhadap pelanggaran, keterbukaan informasi, dan evaluasi menyeluruh terhadap perilaku anggota.
Pengawasan terhadap penggunaan kewenangan penyadapan, akses data elektronik, pemeriksaan masyarakat, hingga pelayanan kepolisian harus dilakukan secara ketat agar tidak menjadi ruang penyalahgunaan kekuasaan.
PENYELAMATAN POLRI HARUS DIMULAI DARI KEBERANIAN MEMBERSIHKAN OKNUM
Tedi Sutardi menekankan bahwa kritik terhadap perilaku oknum kepolisian bukan berarti memusuhi institusi Polri.
Justru kritik yang disampaikan masyarakat harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat institusi kepolisian agar kembali mendapatkan kepercayaan rakyat.
Polri membutuhkan anggota yang berintegritas, berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu, bijaksana dalam bertindak, serta mampu membedakan kewenangan jabatan dengan kepentingan pribadi.
Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru merasa terancam ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum.
Negara membutuhkan polisi yang melindungi rakyat, bukan polisi yang ditakuti karena dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Pada akhirnya, penyelamatan institusi Polri harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang adil, pembenahan internal, dan komitmen untuk tidak memberikan ruang bagi praktik pemerasan, pungutan liar, intimidasi, maupun penyalahgunaan jabatan.
Sebab, kehormatan Polri tidak diukur dari tingginya pangkat seorang jenderal, megahnya gedung kepolisian, atau banyaknya kewenangan yang dimiliki. (Red)
KEHORMATAN POLRI DIUKUR DARI SEBERAPA BESAR KEPOLISIAN MAMPU MELINDUNGI RAKYAT, MENEGAKKAN KEADILAN, DAN MENJAGA AMANAH NEGARA!
ARMEDIA.NEWS – KRITIS, INDEPENDEN, DAN BERPIHAK PADA KEPENTINGAN PUBLIK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
