ARMEDIA.news | CIMAHI – Sebanyak 16 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) masuk dalam agenda prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Cimahi Tahun 2027. Deretan regulasi tersebut akan menjadi salah satu penentu arah kebijakan pemerintahan, pembangunan, hingga pelayanan publik di Kota Cimahi.
Penetapan 16 Raperda ini menjadi langkah penting DPRD Kota Cimahi bersama Pemerintah Kota Cimahi dalam menyiapkan landasan hukum yang lebih terarah untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.
Agenda tersebut ditetapkan melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi di Ruang Sidang Paripurna, Jalan Hj. Djulaeha Karmita Nomor 5, Kecamatan Cimahi Tengah, Rabu (4/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kota Cimahi, H. Edi Kanedi, didampingi Wakil Ketua II, H. Nabsun. Hadir pula Wali Kota Cimahi Ngatiyana, unsur Forkopimda, jajaran kepala perangkat daerah, serta undangan lainnya.
Dalam rapat tersebut, pimpinan sidang menyatakan bahwa kuorum telah terpenuhi dengan kehadiran 31 anggota DPRD Kota Cimahi.
Edi Kanedi menegaskan, penyusunan Propemperda bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan bagian penting dari fungsi legislasi DPRD untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat.
“Regulasi yang dihasilkan tidak hanya menjadi landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga harus mampu memberikan kepastian hukum serta menjadi payung bagi pelaksanaan program pembangunan,” ujar Edi.
Menurutnya, setiap Raperda harus disusun berdasarkan skala prioritas, kebutuhan masyarakat, masukan berbagai pihak, serta perkembangan kondisi daerah.
16 RAPERDA JADI PRIORITAS, 11 DARI DPRD DAN 5 USULAN PEMKOT
Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Cimahi yang disampaikan anggota Bapemperda, Yun Susilowati, mengungkapkan bahwa 16 Raperda telah disiapkan untuk masuk dalam Propemperda 2027.
Dari jumlah tersebut, 11 Raperda merupakan prakarsa DPRD, sedangkan lima lainnya berasal dari usulan Pemerintah Kota Cimahi.
Berikut daftar lengkap 16 Raperda yang menjadi agenda legislasi Kota Cimahi Tahun 2027:
- Pemberian penghargaan bagi perseorangan, kelompok, serta lembaga.
- Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan.
- Pencegahan dan penanganan perilaku seksual berisiko.
- Penyelenggaraan keolahragaan.
- Pencabutan Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
- Pencabutan Perda Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- Pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2017.
- Pencabutan Perda Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
- Pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pasar Pemerintah.
- Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
- Pembentukan Dana Cadangan.
- Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027.
- APBD Tahun Anggaran 2028.
Yun Susilowati menjelaskan, Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terpadu, terarah, dan sistematis.
Keberadaan program tersebut juga berfungsi menentukan prioritas legislasi, memperkuat koordinasi antarlembaga, mempercepat pembentukan produk hukum daerah, serta mencegah munculnya regulasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintahan dan masyarakat.
BUKAN HANYA MEMBUAT ATURAN BARU, SEJUMLAH PERDA LAMA AKAN DITATA ULANG
Menariknya, dari 16 Raperda yang masuk agenda 2027, sejumlah di antaranya bukan sekadar pembentukan aturan baru, tetapi juga menyangkut pencabutan dan perubahan peraturan daerah yang telah berlaku.
Langkah tersebut menjadi bagian dari penataan regulasi agar produk hukum daerah tidak saling tumpang tindih dan tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
Bidang yang menjadi perhatian mencakup perekonomian, koperasi dan UMKM, pasar, transportasi, perparkiran, olahraga, penanggulangan bencana, hingga pengelolaan keuangan daerah.
Artinya, agenda legislasi 2027 tidak hanya menyangkut urusan administratif pemerintahan, tetapi juga menyentuh berbagai sektor yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat Cimahi.
NGATIYANA INGATKAN: JANGAN SAMPAI PERDA DISAHKAN, TAPI TAK SIAP DITERAPKAN
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Cimahi Ngatiyana memberikan penekanan bahwa keberhasilan pembentukan peraturan daerah tidak boleh hanya diukur dari banyaknya regulasi yang berhasil disahkan.
Menurutnya, kualitas aturan, ketepatan sasaran, serta kesiapan pelaksanaan di lapangan harus menjadi perhatian utama.
“Sebuah kota tidak cukup hanya dibangun dengan anggaran, program, dan infrastruktur. Kota juga harus dibangun dengan aturan yang baik, adil, dan memberikan kepastian,” tegas Ngatiyana.
Ia menyampaikan empat hal penting yang harus menjadi perhatian DPRD dan seluruh perangkat daerah dalam menyusun Raperda.
Pertama, mengutamakan kualitas peraturan daerah dibandingkan kuantitas.
Kedua, setiap Raperda harus memiliki kajian yang kuat dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.
Ketiga, masyarakat harus dilibatkan secara bermakna dalam proses pembentukan regulasi agar aspirasi publik benar-benar terakomodasi.
Keempat, setiap peraturan daerah harus memiliki arah implementasi yang jelas, termasuk kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, serta instrumen pengawasan.
Ngatiyana mengingatkan agar jangan sampai sebuah peraturan daerah telah disahkan, tetapi tidak didukung kesiapan pelaksanaan di lapangan.
PROPemperda 2027 JADI UJIAN KUALITAS KINERJA LEGISLASI CIMAHI
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Cimahi, Budi Raharja, membacakan rancangan keputusan DPRD tentang penetapan Propemperda Tahun 2027.
Dalam rancangan tersebut, Propemperda ditetapkan sebagai pedoman bagi DPRD dan Pemerintah Kota Cimahi dalam melaksanakan pembentukan peraturan daerah sepanjang tahun 2027.
Rancangan keputusan juga memuat daftar kumulatif terbuka, termasuk tindak lanjut putusan Mahkamah Agung, pengaturan APBD, serta pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan maupun kelurahan.
Selain itu, pembentukan Raperda di luar Propemperda tetap dimungkinkan dalam kondisi tertentu, seperti keadaan luar biasa, konflik, bencana alam, kebutuhan mendesak, tindak lanjut kerja sama, maupun perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dengan ditetapkannya 16 Raperda tersebut, pekerjaan DPRD dan Pemerintah Kota Cimahi selanjutnya adalah memastikan setiap rancangan dibahas secara matang, transparan, serta melibatkan partisipasi masyarakat.
Publik tentu menantikan bukan sekadar bertambahnya jumlah peraturan daerah, melainkan hadirnya regulasi yang benar-benar menjawab persoalan, memberikan kepastian hukum, dan membawa manfaat nyata.
Sebab, kualitas sebuah kebijakan pada akhirnya tidak hanya dinilai dari aturan yang disahkan, tetapi dari sejauh mana aturan tersebut mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Cimahi.
Redaksi: Mia Marliani
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


