PERDA TJSL GARUT DIPERTANYAKAN! LIBAS: JANGAN SAMPAI HANYA JADI PRODUK KEBIJAKAN, ALAT PENCITRAAN, DAN PEMBOROSAN ANGGARAN TANPA MANFAAT NYATA BAGI RAKYAT!

ARMEDIA.NEWS | GARUT, JAWA BARAT – SABTU, 14 NOVEMBER 2026

GARUT – Keberadaan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kabupaten Garut kembali menjadi sorotan. Bukan hanya soal efektivitas forum, tetapi juga menyangkut arah kebijakan pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Perkumpulan Lingkungan Anak Bangsa (LIBAS) mempertanyakan apakah kebijakan TJSL di Kabupaten Garut benar-benar dijalankan untuk kepentingan masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup, atau justru berpotensi hanya menjadi produk kebijakan administratif yang bagus di atas kertas, tetapi minim hasil di lapangan.

Jangan sampai Perda TJSL hanya menjadi simbol keberhasilan pemerintah dalam membuat regulasi, sementara persoalan kesejahteraan masyarakat, kerusakan lingkungan, perlindungan sumber daya alam, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat masih belum mendapatkan penyelesaian yang nyata.

Kalau hanya membuat peraturan, membentuk forum, mengadakan rapat, membuat dokumentasi, dan menghabiskan anggaran kegiatan tanpa hasil yang terukur, lalu apa manfaatnya bagi masyarakat Garut?

PERDA TJSL JANGAN HANYA MENJADI PRODUK PENCITRAAN KEBIJAKAN

Kabupaten Garut memiliki Perda Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Peraturan tersebut menggantikan Perda Nomor 16 Tahun 2017.

Perda baru ini mengatur berbagai aspek, mulai dari penyelenggaraan TJSLP, peran pemerintah daerah, tanggung jawab perusahaan, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, sistem informasi, hingga partisipasi masyarakat.

Namun, muncul pertanyaan mendasar: apakah perubahan regulasi tersebut benar-benar menghasilkan perubahan dalam pelaksanaan tanggung jawab perusahaan?

LIBAS memandang bahwa keberhasilan pemerintah tidak boleh hanya diukur dari jumlah peraturan daerah yang diterbitkan. Ukuran keberhasilan seharusnya dilihat dari manfaat yang benar-benar diterima masyarakat dan perbaikan kondisi lingkungan hidup.

Jangan sampai Perda TJSL hanya menjadi kebijakan yang dipertontonkan sebagai keberhasilan pemerintahan, sementara pelaksanaannya tidak transparan dan tidak memiliki dampak yang dapat diukur.

Perda bukan sekadar dokumen hukum untuk dipajang. Perda harus dijalankan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat.

RKPD GARUT PERNAH MENCATAT PELAKSANAAN TJSL BELUM OPTIMAL

Persoalan ini bukan tanpa dasar untuk dipertanyakan.

Dalam dokumen RKPD Kabupaten Garut Tahun 2025, penyelenggaraan TJSLP pernah dicatat masih belum terlaksana secara optimal.

Dokumen tersebut mencatat sejumlah persoalan, antara lain:

• Inisiasi forum CSR belum berjalan secara sistematis dan terukur.
• Susunan keanggotaan tim fasilitasi TJSLP belum sejalan dengan amanat peraturan daerah saat itu.
• Pelaporan data realisasi program TJSLP belum efektif.
• Monitoring dan evaluasi program TJSLP belum terlaksana.

Catatan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi serius pemerintah daerah.

Jika persoalan pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi sudah pernah tercatat dalam dokumen perencanaan pemerintah, maka masyarakat berhak mempertanyakan apa tindak lanjutnya.

Apakah persoalan tersebut sudah diperbaiki melalui Perda Nomor 11 Tahun 2025? Apakah ada perubahan nyata dalam tata kelola Forum TJSL? Apakah masyarakat sudah memperoleh akses informasi mengenai program dan realisasi anggaran perusahaan?

Jangan sampai persoalan lama hanya berganti nama regulasi, sementara masalah pelaksanaannya tetap berulang.

LIBAS: JANGAN SAMPAI ANGGARAN HABIS UNTUK KEGIATAN ADMINISTRATIF

Hal lain yang perlu dibuka adalah penggunaan anggaran pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan kebijakan dan fasilitasi TJSL.

Apabila terdapat anggaran APBD yang digunakan untuk kegiatan koordinasi, rapat, sosialisasi, perjalanan dinas, operasional, atau kegiatan administratif lainnya, masyarakat berhak mengetahui berapa besar anggaran tersebut dan apa hasil yang diperoleh.

LIBAS mempertanyakan:

1. Berapa anggaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk fasilitasi dan penyelenggaraan TJSL?
2. Berapa biaya kegiatan Forum TJSL setiap tahun?
3. Apa hasil nyata dari seluruh kegiatan yang menggunakan anggaran tersebut?
4. Apakah ada laporan capaian dan evaluasi yang dapat diperiksa?
5. Apakah anggaran lebih banyak terserap untuk kegiatan administratif atau menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat?
6. Apakah terdapat peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setelah kebijakan tersebut dijalankan?

Pertanyaan ini bukan tuduhan bahwa telah terjadi penyalahgunaan anggaran. Namun, merupakan tuntutan transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang publik.

Jangan sampai anggaran pemerintah habis untuk mengurus forum, rapat, dan administrasi, sementara masyarakat tidak merasakan perubahan apa pun.

FORUM TJSL: ADA STRUKTUR, ADA PERDA, TETAPI DI MANA HASIL KERJANYA?

Forum TJSL seharusnya menjadi wadah strategis yang menghubungkan pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat.

Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2025, Forum TJSLP memiliki fungsi koordinasi, sosialisasi, pengembangan sistem informasi, peningkatan kapasitas, serta penerimaan informasi dan pengaduan masyarakat.

Forum juga memiliki tugas terkait penyampaian program prioritas, rencana, pelaksanaan, evaluasi, dan laporan realisasi capaian program TJSLP.

Dengan fungsi dan tugas tersebut, keberadaan forum semestinya dapat diukur melalui hasil kerja yang jelas.

Namun, LIBAS mempertanyakan apakah seluruh fungsi tersebut sudah berjalan secara efektif.

Apakah masyarakat dapat mengakses informasi program perusahaan? Apakah perusahaan menyampaikan laporan realisasi? Apakah pengaduan masyarakat ditindaklanjuti? Apakah forum melakukan evaluasi terhadap program yang tidak tepat sasaran?

Jika seluruh fungsi tersebut tidak dapat dibuktikan melalui laporan dan hasil kerja, maka efektivitas kelembagaan Forum TJSL memang patut dievaluasi.

CSR JANGAN HANYA BERUJUNG BAGI-BAGI SEMBAKO DAN PENCITRAAN

Pelaksanaan CSR/TJSL tidak boleh dipersempit menjadi kegiatan pembagian sembako, santunan, bantuan sosial, atau kegiatan seremonial.

Bantuan sembako memang dapat menjadi salah satu bentuk kegiatan sosial sesuai ketentuan. Namun, program tanggung jawab perusahaan harus memiliki arah pembangunan yang lebih luas.

Garut membutuhkan perlindungan mata air, rehabilitasi lahan kritis, pemulihan sungai, pengendalian pencemaran, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, serta mitigasi bencana.

Apalagi perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam harus memperhatikan dampak kegiatan usahanya terhadap lingkungan dan masyarakat.

Jangan sampai perusahaan mendapatkan keuntungan ekonomi, kemudian memberikan bantuan sesaat untuk membangun citra sosial, sedangkan masyarakat tetap menghadapi persoalan lingkungan yang tidak terselesaikan.

CSR bukan alat membeli simpati masyarakat. TJSL bukan pembungkus persoalan kerusakan lingkungan.

BUPATI GARUT HARUS MENJAWAB: APA MANFAAT PERDA TJSL BAGI RAKYAT?

LIBAS meminta Bupati Garut dan perangkat daerah terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2025.

Pemerintah perlu menjawab sejumlah persoalan:

• Apa hasil evaluasi pelaksanaan Perda TJSL sebelumnya?
• Apa perubahan konkret setelah diterbitkannya Perda Nomor 11 Tahun 2025?
• Bagaimana efektivitas Forum TJSLP saat ini?
• Berapa anggaran fasilitasi yang digunakan pemerintah daerah?
• Bagaimana transparansi rencana dan realisasi program perusahaan?
• Apa indikator keberhasilan program TJSL?
• Bagaimana masyarakat dapat mengawasi dan menyampaikan pengaduan?

LIBAS juga mendorong DPRD Kabupaten Garut menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk meminta laporan kinerja dan penggunaan anggaran yang berkaitan dengan fasilitasi TJSL.

TUNTUTAN LIBAS: EVALUASI PERDA, FORUM, DAN ANGGARAN TJSL

Sebagai bagian dari pengawasan masyarakat terhadap kebijakan lingkungan hidup, LIBAS mendorong:

1. Evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2025.
2. Audit kinerja penyelenggaraan Forum TJSLP.
3. Keterbukaan anggaran fasilitasi TJSL yang bersumber dari APBD.
4. Publikasi data rencana dan realisasi program CSR/TJSL perusahaan.
5. Evaluasi terhadap manfaat program bagi masyarakat dan lingkungan hidup.
6. Pelibatan organisasi masyarakat dan pemerhati lingkungan dalam evaluasi.
7. Pengutamaan program konservasi, pemulihan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Penyampaian laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada publik.

Jika forum dan kebijakan tersebut tidak mampu menghasilkan manfaat yang terukur, pemerintah harus berani melakukan pembenahan, bukan sekadar mempertahankan struktur dan kegiatan administratif.

PENEGASAN LIBAS: JANGAN SAMPAI RAKYAT HANYA MENJADI PENONTON KEBIJAKAN

Persoalan TJSL bukan sekadar urusan perusahaan memberikan bantuan kepada masyarakat. Ini menyangkut keadilan pembangunan, tanggung jawab pemanfaatan sumber daya alam, dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Masyarakat Garut tidak membutuhkan kebijakan yang hanya terlihat bagus dalam dokumen pemerintahan. Masyarakat membutuhkan hasil nyata.

Jangan sampai Perda hanya menjadi alat pencitraan kebijakan, Forum TJSL hanya menjadi struktur organisasi, dan anggaran hanya terserap untuk kegiatan administratif tanpa manfaat yang dapat dibuktikan.

LIBAS MENEGASKAN: JIKA PERDA TJSL HANYA BERHENTI PADA ATURAN, FORUM HANYA BERJALAN PADA RAPAT, DAN ANGGARAN HANYA HABIS UNTUK KEGIATAN SEREMONIAL, MAKA TUJUAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN TELAH KEHILANGAN MAKNA.

Bupati Garut harus menjawab kepada masyarakat: apakah Perda TJSL benar-benar menjadi instrumen kesejahteraan dan perlindungan lingkungan, atau justru belum mampu membuktikan manfaatnya? (Red)

ARMEDIA.NEWS – Mengawal kepentingan masyarakat, transparansi anggaran, keadilan ekologis, dan tanggung jawab pembangunan.