GARUT DARURAT TATA RUANG! IRA MARYANA: PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019 HARUS DIEVALUASI, JANGAN SAMPAI MENJADI PEMUTIHAN PELANGGARAN RTRW DAN PENGKHIANATAN LINGKUNGAN HIDUP!

ARMEDIA.NEWS | GARUT, JAWA BARAT – 14 NOVEMBER 2026

Persoalan kerusakan lingkungan hidup dan meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi di Kabupaten Garut kembali memunculkan pertanyaan serius mengenai arah kebijakan penataan ruang daerah. Apakah perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) benar-benar dilakukan untuk memperbaiki tata kelola lingkungan, atau justru membuka ruang bagi kepentingan pemanfaatan ruang yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup?

Ira Maryana, Bendahara Perkumpulan Lingkungan Anak Bangsa (LIBAS), menyampaikan kritik keras terhadap pelaksanaan dan evaluasi kebijakan RTRW Kabupaten Garut.

Menurut Ira, persoalan ini tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan administratif perubahan peraturan daerah. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan perubahan fungsi ruang terhadap keselamatan manusia, keberlangsungan ekosistem, ketersediaan air bersih, kawasan resapan, tutupan lahan, serta perlindungan kehidupan seluruh makhluk hidup.

PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019 HARUS DIUJI, BUKAN SEKADAR DIPERTAHANKAN

Perlu ditegaskan bahwa Perda Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 mengatur RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011–2031. Selanjutnya, Perda Nomor 6 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Perda Nomor 29 Tahun 2011, bukan Perda RTRW tahun 2018.

Ira Maryana mempertanyakan apakah perubahan tersebut benar-benar dilandasi evaluasi menyeluruh terhadap kondisi lingkungan hidup atau justru berpotensi menjadi instrumen pemutihan terhadap pemanfaatan ruang yang sebelumnya tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang.

“Jangan sampai perubahan tata ruang hanya menjadi jalan keluar administratif untuk melegalkan keadaan yang telanjur rusak. Kalau sebelumnya terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang, seharusnya dilakukan evaluasi, penertiban, pemulihan lingkungan, dan penegakan hukum. Bukan malah mengubah kebijakan tanpa membuka persoalan yang sebenarnya kepada masyarakat,” tegas Ira.

Menurutnya, setiap perubahan RTRW wajib menjawab persoalan mendasar: apakah kawasan lindung tetap terlindungi, apakah daerah resapan air tetap berfungsi, apakah kawasan rawan longsor diperhatikan, dan apakah kebutuhan hidup masyarakat menjadi pertimbangan utama?

DASAR HUKUM: DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG BUKAN PILIHAN PEMERINTAH

Kritik LIBAS mempunyai landasan hukum yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah.

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 6 menegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah, potensi sumber daya, kondisi sosial ekonomi, serta kondisi lingkungan hidup. Pasal 26 ayat (1) mengatur bahwa RTRW kabupaten memuat rencana struktur ruang, pola ruang, kawasan lindung, kawasan budi daya, serta ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Pasal 26 ayat (2) menegaskan RTRW kabupaten menjadi pedoman pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 12 ayat (2) menyatakan: “Pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.” Pasal 15 ayat (1) mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pasal 15 ayat (2) mewajibkan KLHS diintegrasikan dalam penyusunan atau evaluasi RTRW. Lebih tegas lagi, Pasal 19 ayat (1) menyatakan: “Setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.” Pasal 19 ayat (2) menyatakan perencanaan tata ruang harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Bahkan Pasal 17 ayat (2) mengatur bahwa apabila hasil KLHS menyatakan daya dukung dan daya tampung telah terlampaui, kebijakan pembangunan wajib diperbaiki sesuai rekomendasi KLHS dan kegiatan yang telah melampaui daya dukung serta daya tampung tidak diperbolehkan lagi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Peraturan ini mengatur proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, serta pengawasan penataan ruang. Pasal 210 mengatur pengawasan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pasal 211 mengatur pengawasan penataan ruang secara berkala setiap dua tahun sejak RTR ditetapkan. Artinya, evaluasi tata ruang bukan kegiatan yang boleh dilakukan sekadar untuk memenuhi kepentingan administratif. Harus ada penilaian terukur dan objektif terhadap pelaksanaan penataan ruang.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 18. KLHS harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam proses perencanaan lingkungan.

DATA BENCANA GARUT: ADA FAKTA YANG WAJIB DIJADIKAN BAHAN EVALUASI

LIBAS memandang bahwa perubahan RTRW tahun 2019 harus diuji menggunakan data kondisi lingkungan sebelum dan sesudah perubahan.

Data kejadian bencana yang tercantum dalam dokumen pemerintah memberikan gambaran bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele.

Berdasarkan dokumen Perubahan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Garut Tahun 2023:

• Tahun 2020 tercatat 255 kejadian bencana.
• Tahun 2021 tercatat 225 kejadian bencana.
• Tahun 2022 tercatat 538 kejadian bencana.
• Triwulan II tahun 2023 tercatat 99 kejadian bencana.

Dengan demikian, jumlah kejadian yang tercatat dalam empat periode tersebut mencapai 1.117 kejadian.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Garut juga melaporkan bahwa dalam rentang 17 Oktober 2024 sampai 28 Februari 2025 terjadi 244 kejadian bencana, terdiri atas 136 tanah longsor, 90 angin kencang, dan 18 banjir.

Dampaknya meliputi 483 rumah terdampak, 1.292 jiwa terdampak, serta kerusakan fasilitas umum, jembatan, jalan, dan lahan pertanian.

Angka tersebut merupakan fakta yang harus dijadikan bahan evaluasi serius.

Namun, LIBAS menegaskan bahwa jumlah bencana tersebut belum dapat secara langsung dinyatakan sebagai akibat Perda Nomor 6 Tahun 2019. Untuk membuktikan hubungan sebab-akibat, harus dilakukan penelitian spasial, pemeriksaan perubahan tutupan lahan, kondisi daerah aliran sungai, intensitas hujan, dan kesesuaian pemanfaatan ruang.

TUJUH TAHUN PERUBAHAN RTRW: APA YANG SUDAH DIPERBAIKI?

Sejak Perda Nomor 6 Tahun 2019 diberlakukan hingga November 2026, terdapat rentang waktu sekitar tujuh tahun untuk mengevaluasi dampak kebijakan.

Ira Maryana meminta pemerintah Kabupaten Garut tidak hanya menyampaikan keberhasilan pembangunan, tetapi juga membuka data yang berkaitan dengan:

1. Perubahan tutupan hutan dan lahan hijau dari 2019 sampai 2026.
2. Penyusutan kawasan resapan air dan daerah tangkapan air.
3. Perubahan debit mata air serta ketersediaan air bersih masyarakat.
4. Peningkatan kejadian longsor, banjir, dan banjir bandang.
5. Perubahan fungsi kawasan lindung menjadi kawasan budi daya.
6. Pembangunan industri, permukiman, dan kegiatan usaha pada kawasan yang memiliki keterbatasan daya dukung.
7. Pelaksanaan rekomendasi KLHS dan pengawasan pemanfaatan ruang.

Menurut Ira, data tersebut harus dibandingkan berdasarkan lokasi dan kondisi sebelum serta sesudah perubahan RTRW. Jangan sampai pemerintah hanya mengumpulkan angka bencana tanpa mengevaluasi perubahan bentang alam dan pemanfaatan ruang yang terjadi di lokasi terdampak.

GARUT KONSERVASI JANGAN HANYA MENJADI SEMBOYAN

Garut memiliki kawasan pegunungan, hutan, daerah aliran sungai, mata air, lahan pertanian, serta kawasan yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan.

Apabila pembangunan tidak memperhitungkan kemampuan lingkungan, masyarakat akan menanggung akibatnya melalui berkurangnya ketersediaan air, meningkatnya kerentanan bencana, kerusakan lahan pertanian, dan menurunnya kualitas lingkungan.

Ira Maryana menilai bahwa kebijakan tata ruang harus menempatkan keselamatan manusia dan keberlanjutan ekosistem sebagai kepentingan utama.

“Ruang bukan sekadar bidang tanah yang bisa dibagi menjadi zona industri, permukiman, perdagangan, atau pertambangan. Ruang adalah tempat hidup manusia dan seluruh makhluk hidup. Kalau daya dukung dan daya tampungnya sudah terlampaui, siapa yang akan menanggung kerugiannya? Rakyat yang tinggal di bawah kawasan tersebut,” ungkapnya.

LIBAS MENUNTUT EVALUASI TERBUKA DAN INDEPENDEN

Atas persoalan tersebut, LIBAS mendesak:

1. Pemerintah Kabupaten Garut membuka seluruh dokumen KLHS yang menjadi dasar perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2019.
2. Membuka dokumen evaluasi Perda Nomor 29 Tahun 2011 sebelum dilakukan perubahan.
3. Melakukan audit kesesuaian pemanfaatan ruang sejak 2019 hingga 2026.
4. Membuka peta perubahan kawasan lindung, kawasan budi daya, daerah resapan air, dan kawasan rawan bencana.
5. Mengumumkan data perubahan tutupan lahan, kondisi mata air, dan ketersediaan air bersih.
6. Melibatkan masyarakat, akademisi, ahli lingkungan, dan organisasi masyarakat sipil dalam evaluasi.
7. Menindak kegiatan yang terbukti melanggar ketentuan pemanfaatan ruang serta mewajibkan pemulihan lingkungan sesuai hukum.
8. Memastikan setiap rencana revisi RTRW tidak digunakan untuk melegitimasi pelanggaran yang telah terjadi.

PENUTUP: JANGAN SAMPAI PERUBAHAN TATA RUANG MENJADI PENGKHIANATAN TERHADAP KEHIDUPAN

Ira Maryana menegaskan bahwa persoalan RTRW Garut bukan sekadar perdebatan nomor dan pasal dalam peraturan daerah. Ini menyangkut keadilan ekologis, keselamatan masyarakat, dan masa depan generasi mendatang.

“Kalau bencana terus berulang, sumber air semakin berkurang, tutupan lahan menyusut, dan kerusakan lingkungan terus berlangsung, pemerintah harus berani mengevaluasi kebijakan tata ruangnya. Jangan bersembunyi di balik perubahan peraturan daerah. Jangan sampai revisi tata ruang justru menjadi pemutihan pelanggaran. Negara harus hadir melindungi ruang hidup rakyat, bukan membiarkan ruang hidup masyarakat dikorbankan oleh kepentingan pemanfaatan sumber daya alam.”

LIBAS menegaskan: Perda RTRW harus menjadi instrumen perlindungan kehidupan, bukan instrumen pembenaran kerusakan lingkungan. (Red)

ARMEDIA.NEWS – Mengawal Lingkungan, Menguji Kebijakan, dan Memperjuangkan Keadilan Ruang.