BANDUNG – Polemik pembalikan foto Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat akhirnya mendapat tanggapan resmi. Pimpinan DPRD Jabar Dr. H. Buky Wibawa menegaskan, aksi yang terjadi di ruang Badan Anggaran (Banggar), Kamis (12/11/2026), bukan kebijakan maupun instruksi kelembagaan, melainkan tindakan spontan sejumlah peserta audiensi.

Klarifikasi tersebut disampaikan DPRD Provinsi Jawa Barat Dr. H. Buky Wibawa Karya Guna, M.Si dalam konferensi pers di Gedung DPRD Jabar, Jumat (13/11/2026), menyusul ramainya pemberitaan dan perbincangan publik mengenai insiden pembalikan foto orang nomor dua di Indonesia tersebut.

DPRD menegaskan tidak pernah merencanakan, memerintahkan, ataupun menyetujui tindakan simbolis yang menjadi sorotan masyarakat itu.

Kronologi Insiden Foto Gibran di Ruang Banggar

Berdasarkan penjelasan pimpinan DPRD, peristiwa tersebut bermula dari audiensi kelompok Masyarakat Sipil Jawa Barat. Permohonan audiensi telah diterima sehari sebelum munculnya perkembangan informasi mengenai pengunduran diri Wakil Presiden RI.

Audiensi tetap berlangsung pada Kamis (12/11/2026) dan diterima oleh Wakil Ketua DPRD Jabar, Iwan. Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 76 orang dari kelompok Masyarakat Sipil Jawa Barat.

Dalam forum itu, sejumlah persoalan dibahas, termasuk isu kejujuran dan etika. Suasana audiensi berlangsung dengan penyampaian aspirasi dan diskusi antara peserta dengan pihak DPRD.

Namun, situasi menjadi sorotan ketika acara memasuki sesi foto bersama. Pada momen tersebut, figura foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diketahui berada dalam posisi terbalik.

Pimpinan DPRD menyatakan tidak mengetahui adanya aksi tersebut. Kondisi ruangan yang ramai serta keterbatasan sudut pengambilan gambar disebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kejadian itu tidak diketahui secara langsung.

DPRD Jabar Tegaskan Bukan Kebijakan Resmi

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buki, menegaskan bahwa tindakan pembalikan foto tersebut tidak dapat dikaitkan dengan keputusan resmi lembaga.

Menurutnya, pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden di lingkungan kelembagaan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Ia juga menjelaskan bahwa DPRD Jabar tidak pernah menginstruksikan tindakan simbolis tersebut sebagai bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat.

Bahkan, figura foto yang sempat dilepas langsung diminta untuk dipasang kembali sembari menunggu kejelasan dan pengumuman resmi dari Pemerintah Pusat terkait perkembangan persoalan pengunduran diri Wakil Presiden.

DPRD menilai penting bagi masyarakat untuk membedakan tindakan spontan individu dengan keputusan resmi lembaga agar tidak muncul kesimpulan yang keliru.

Siapkan Surat Klarifikasi kepada Kelompok Masyarakat Sipil

Tidak berhenti pada konferensi pers, DPRD Jabar berencana melayangkan surat resmi kepada koordinator kelompok Masyarakat Sipil Jawa Barat untuk meminta penjelasan mengenai insiden tersebut.

Langkah itu ditempuh guna memperoleh klarifikasi secara terbuka sekaligus meluruskan berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat.

DPRD juga menyoroti perubahan jumlah peserta audiensi yang disebut mengalami perkembangan dari 25 orang, kemudian 63 orang, hingga mencapai sekitar 76 orang.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh, DPRD berencana meminta penjelasan dari pihak penyelenggara, termasuk koordinator kegiatan sebelumnya.

Pihak DPRD menyatakan bahwa proses klarifikasi tersebut nantinya terbuka untuk diliput media sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas informasi kepada publik.

Minta Publik Tidak Terburu-buru Menghakimi

Polemik pembalikan foto Wakil Presiden ini menjadi perhatian karena menyangkut etika, simbol kenegaraan, serta hubungan antara lembaga pemerintahan dan masyarakat sipil.

DPRD Jawa Barat mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh fakta dan keterangan dari pihak-pihak terkait terungkap.

Lembaga legislatif tersebut menegaskan tetap menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, sekaligus berkomitmen menjaga etika, ketertiban, dan kondusivitas di lingkungan kelembagaan.

DPRD Jabar berharap klarifikasi ini dapat menghentikan simpang siur informasi sekaligus memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai peristiwa yang menjadi perhatian publik.

Proses klarifikasi lanjutan diharapkan menjadi ruang dialog terbuka agar polemik pembalikan foto Gibran di Gedung DPRD Jabar tidak terus berkembang menjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Redaksu: Mia Marliani