armedia.news | Jakarta, 12 Maret 2025 – Kebijakan pemerintah yang membatasi operasional truk barang selama arus mudik Lebaran 2025 terus menjadi perbincangan hangat di kalangan pelaku sektor logistik. Para sopir truk dan organisasi terkait mendesak adanya dialog terbuka antara pemerintah dan pelaku usaha untuk mencari solusi yang lebih adil.
Dalam pernyataan yang dirilis oleh komunitas sopir truk, kebijakan yang melarang operasional mulai 24 Maret hingga 8 April 2025 dianggap berpotensi menghambat distribusi barang kebutuhan pokok, terutama di wilayah terpencil. “Kami memahami pentingnya kelancaran arus mudik, tetapi kebijakan ini tidak mempertimbangkan dampak besar pada pengiriman bahan makanan dan barang vital lainnya,” ungkap salah satu koordinator aksi.
Banyak pihak menilai bahwa solusi kompromi diperlukan, seperti pembatasan waktu operasional di jalur tertentu alih-alih larangan menyeluruh. Hal ini dinilai dapat mengurangi beban infrastruktur jalan tanpa mengorbankan sektor logistik yang menopang ekonomi.
Pemerintah diharapkan mendengarkan aspirasi para pelaku logistik dan sopir truk dalam kebijakan ini. Dengan mendukung dialog terbuka dan solusi berbasis data, Indonesia dapat menjaga keseimbangan antara tradisi mudik Lebaran dan keberlanjutan ekonomi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
