Geger Dugaan Penyadapan Presiden! Ketua Umum PP AMS Desak Bongkar Aktor di Balik Lingkar Kekuasaan

BANDUNG – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia dan sejumlah tokoh publik menjadi sorotan serius Pengurus Pusat Angkatan Muda Siliwangi (PP AMS). Organisasi tersebut mendesak agar kasus yang dinilai menyangkut keamanan nasional dan kehormatan negara itu diusut secara menyeluruh, transparan, serta tidak berhenti hanya pada pihak-pihak yang sudah teridentifikasi.

Ketua Umum PP AMS, Rully Alfiady, menegaskan bahwa dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan peristiwa luar biasa yang harus mendapatkan perhatian serius. Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi juga menyangkut integritas pemerintahan dan kepercayaan terhadap institusi negara.

“Penyadapan terhadap lembaga kepresidenan adalah sebuah peristiwa yang tidak boleh dianggap biasa. Ini kejadian luar biasa,” tegas Rully dalam pernyataan resmi PP AMS, Minggu (8/11/2026).

Rully bahkan menyoroti kemungkinan adanya keterlibatan pihak dari lingkungan internal kekuasaan apabila dugaan tersebut nantinya terbukti melalui proses penyelidikan dan pembuktian hukum.

Ia menilai, apabila tindakan itu dilakukan oleh orang-orang yang berada di sekitar pusat pemerintahan, persoalannya dapat menjadi jauh lebih serius karena menyangkut pengkhianatan terhadap kepercayaan negara dan pimpinan pemerintahan.

“Penyadapan yang dilakukan oleh lingkungan di seputar istana jelas bukan hanya soal etis atau adab, tapi lebih pada sebuah pengkhianatan dari internal circle kekuasaan,” ujarnya.

PP AMS Desak Pengusutan Jangan Berhenti di Permukaan

PP AMS meminta Presiden mengambil langkah tegas untuk memastikan seluruh rangkaian dugaan penyadapan tersebut terungkap. Pengusutan, menurut Rully, tidak boleh hanya menyasar pihak yang sudah diketahui, tetapi harus menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor lain.

Bahkan, ia mengingatkan agar penyelidikan tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak yang memiliki posisi strategis di sekitar pusat pemerintahan, termasuk lingkungan jajaran kabinet.

“Presiden seharusnya mengambil langkah tegas dan tuntas hingga ke pihak-pihak yang terlibat, yang bahkan bukan tidak mungkin berada di sekitaran jajaran kabinet presiden,” tandasnya.

Meski demikian, PP AMS menekankan bahwa seluruh dugaan keterlibatan pihak tertentu harus dibuktikan melalui proses hukum. Tidak boleh ada tuduhan yang mendahului fakta maupun penetapan kesalahan tanpa alat bukti yang sah.

Tidak Boleh Ada yang Kebal Hukum!

Dalam pernyataannya, PP AMS menyatakan dukungan terhadap proses pengusutan yang profesional, independen, transparan, dan akuntabel.

AMS meminta aparat penegak hukum mengungkap motif, pola operasi, pihak-pihak yang terlibat, hingga kemungkinan adanya aktor lain di balik dugaan penyadapan tersebut.

Rully juga menegaskan bahwa jabatan, kedekatan dengan kekuasaan, maupun pengaruh politik tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlindungan kepada siapa pun yang terbukti melanggar hukum.

Bagi PP AMS, supremasi hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Setiap pihak yang terbukti terlibat wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Elite Politik Diminta Tidak Memperkeruh Situasi

Di tengah berkembangnya isu tersebut, Rully turut mengingatkan para elite politik, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan agar menjaga komunikasi publik.

Ia meminta setiap pernyataan yang disampaikan kepada masyarakat didasarkan pada informasi yang terverifikasi, bukan spekulasi yang berpotensi memperbesar ketegangan politik maupun sosial.

Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan bagian dari demokrasi. Namun, seluruh pihak harus tetap mengutamakan kepentingan bangsa, menjaga persatuan, serta membangun komunikasi yang menyejukkan.

AMS Ingatkan Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

PP AMS juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpancing oleh berbagai informasi yang beredar, khususnya melalui media sosial.

Masyarakat diminta lebih kritis dalam menerima informasi, memeriksa sumber berita, serta memastikan kebenaran suatu kabar sebelum membagikannya kepada orang lain.

AMS menegaskan bahwa sikap tenang bukan berarti masyarakat harus diam atau kehilangan hak untuk mengkritik pemerintah.

Sebaliknya, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi, selama dilakukan secara bertanggung jawab.

Loyal kepada Negara Bukan Berarti Tanpa Kritik

Menutup pernyataannya, PP AMS menegaskan bahwa menjaga kehormatan negara, memperkuat persatuan bangsa, dan menegakkan supremasi hukum merupakan tanggung jawab kebangsaan.

Rully berpandangan, loyalitas kepada negara dan Presiden tidak berarti membenarkan segala sesuatu tanpa kritik. Justru, loyalitas harus diwujudkan melalui keberanian menjaga institusi negara dari tindakan yang berpotensi merusak kepercayaan publik.

Kini, perhatian tertuju pada bagaimana dugaan penyadapan tersebut ditangani dan sejauh mana proses pengusutannya mampu mengungkap fakta secara menyeluruh.

Bagi PP AMS, persoalan ini tidak boleh berhenti pada kegaduhan politik. Kebenaran harus diungkap, hukum harus ditegakkan, dan siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pengurus Pusat Angkatan Muda Siliwangi (PP AMS) Rully Alfiady – Ketua Umum

Redaksi: Mia Marliani