BANDUNG – Komunitas Buah Batu Corps (BBC) menyampaikan sikap terbuka terkait polemik penyelenggaraan Car Free Day (CFD) Buahbatu, Kota Bandung, dalam konferensi pers yang digelar Kamis, 10 September 2026.
Konferensi pers tersebut berlangsung di Sekretariat Pimpinan Pusat Komunitas BBC, Buahbatu Regency Blok A2 No. 1, Kota Bandung, dan dihadiri jajaran pengurus, termasuk Ketua Umum H. Bagus, Sekretaris Jenderal (Sekjen) BBC, serta Ketua Bidang Hukum.
Dalam forum tersebut, BBC menyoroti sejumlah isu yang berkembang di ruang publik, mulai dari sejarah penyelenggaraan CFD Buahbatu, perubahan kebijakan Pemerintah Kota Bandung, hingga persoalan penggunaan anggaran yang dikaitkan dengan temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ketua Umum BBC H. Bagus menegaskan, komunitas tersebut memiliki sejarah panjang dalam menghidupkan kegiatan CFD Buahbatu.
Menurutnya, BBC ikut berperan dalam penyelenggaraan CFD Buahbatu secara mandiri sejak 2011 hingga 2019.
BBC menilai kontribusi komunitas tersebut perlu ditempatkan secara proporsional dalam setiap pembahasan mengenai masa depan CFD Buahbatu.
BBC Pertanyakan Arah Kebijakan CFD Buahbatu
Dalam bahan rilis konferensi pers, BBC mempertanyakan perubahan pola pengelolaan CFD Buahbatu setelah adanya kebijakan Pemerintah Kota Bandung.
BBC menyinggung Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551/Kep.111-Dishub/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Car Free Day di Kota Bandung.
Menurut BBC, regulasi tersebut perlu dikaji lebih jauh, khususnya mengenai posisi dan keterlibatan komunitas yang selama ini memiliki sejarah dalam penyelenggaraan CFD Buahbatu.
BBC juga menyatakan adanya kekhawatiran bahwa perubahan tata kelola dapat menghilangkan jejak kontribusi komunitas sebagai salah satu penggerak awal CFD Buahbatu.
Namun, pandangan tersebut merupakan sikap dan penilaian BBC yang disampaikan dalam konferensi pers dan perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada Pemerintah Kota Bandung maupun pihak terkait.
Dari Ruang Publik hingga Penggerak Ekonomi
BBC menilai CFD bukan sekadar penutupan jalan dari kendaraan bermotor.
Kegiatan tersebut dipandang sebagai ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga, mendapatkan udara yang lebih bersih, membangun interaksi sosial, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM.
Dalam perspektif BBC, keberadaan CFD Buahbatu sejak awal juga tidak terlepas dari semangat gotong royong dan kemandirian komunitas.
Karena itu, BBC berharap keberadaan komunitas tetap mendapatkan ruang dalam pengelolaan CFD ke depan.
CFD Buahbatu Memiliki Sejarah Panjang
Catatan sejarah yang disampaikan BBC menyebut uji coba CFD Buahbatu berlangsung pada 29 Mei 2011.
Saat itu, jalur CFD membentang sekitar 850 meter, dari kawasan simpang Jalan Buahbatu-Jalan Pelajar Pejuang 45 hingga kawasan Jalan Kancra.
Antusiasme masyarakat terlihat dari aktivitas olahraga seperti bersepeda, jogging, berjalan kaki hingga senam bersama.
Setelah melalui beberapa kali uji coba, CFD Buahbatu kemudian diresmikan pada 19 Juni 2011 pada masa Wali Kota Bandung Dada Rosada.
CFD Buahbatu kemudian menjadi salah satu kawasan bebas kendaraan bermotor di Kota Bandung setelah kawasan Dago dan Merdeka.
Kembali Diberlakukan pada 2023
Setelah sempat vakum, Pemerintah Kota Bandung kembali memberlakukan CFD Buahbatu pada 3 Desember 2023.
Dalam kebijakan tersebut, kegiatan CFD dilaksanakan pada pukul 06.00–10.00 WIB, khusus pada minggu pertama dan ketiga setiap bulan.
Kawasan penutupan kendaraan mencakup ruas Jalan Buahbatu dari simpang Jalan Pelajar Pejuang hingga simpang Jalan KH Ahmad Dahlan.
Sejumlah ruas jalan di sekitar kawasan tersebut juga disesuaikan untuk mendukung rekayasa lalu lintas.
Pada pelaksanaannya, terdapat sejumlah aturan bagi pengunjung, termasuk larangan berjualan, berpromosi, membagikan brosur di badan jalan, membawa hewan peliharaan, serta kewajiban menjaga kebersihan.
Soroti Persoalan Anggaran dan Temuan BPK
Bagian lain yang menjadi sorotan BBC adalah penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan CFD.
Dalam bahan rilis disebutkan adanya temuan pemeriksaan BPK terkait penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan yang perlu ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel.
Rilis BBC juga mengaitkan persoalan tersebut dengan penyelenggaraan CFD Buahbatu, CFD Dago dan kegiatan Braga Bebas Kendaraan atau Braga Beken.
BBC menyebut terdapat persoalan terkait alokasi anggaran belanja jasa ketenteraman untuk pembayaran personel non-ASN yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, dalam rilis disebutkan Wali Kota Bandung M. Farhan membenarkan adanya potensi kerugian keuangan Pemerintah Kota Bandung yang menjadi temuan BPK terkait kegiatan tersebut.
Persoalan tersebut menjadi bagian penting yang menurut BBC perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Empat Sikap BBC
Dalam konferensi pers tersebut, BBC menyampaikan sejumlah sikap dan tuntutan.
Pertama, meminta adanya penelusuran terhadap dugaan penyimpangan serta potensi kerugian keuangan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan CFD Buahbatu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kedua, meminta Wali Kota Bandung memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban publik terkait penggunaan anggaran penyelenggaraan kegiatan yang disebut melibatkan warga dan komunitas.
Ketiga, BBC mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kegiatan CFD.
Keempat, BBC meminta Pemerintah Kota Bandung mempertimbangkan kembali keterlibatan komunitas BBC dalam penyelenggaraan CFD Buahbatu dengan memperhatikan sejarah kontribusi serta mekanisme hukum dan administratif yang berlaku.
BBC Buka Ruang Dialog
BBC menegaskan konferensi pers tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menyampaikan sikap, tetapi juga membuka ruang tanya jawab dengan insan media.
Jajaran pengurus BBC menyatakan siap memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai sejarah komunitas, posisi hukum, serta persoalan tata kelola CFD Buahbatu.
Polemik ini pun diharapkan tidak berhenti pada perdebatan antara komunitas dan pemerintah, tetapi dapat menjadi momentum untuk memastikan CFD Buahbatu tetap menjadi ruang publik yang sehat, tertib, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bandung.
Dengan sejarah panjang sejak 2011, pertanyaan mengenai siapa yang berperan, bagaimana CFD dikelola, dan bagaimana anggarannya digunakan kini menjadi perhatian publik. Jawaban atas persoalan tersebut diharapkan dapat diberikan secara terbuka oleh seluruh pihak berdasarkan data, aturan, dan kepentingan masyarakat.
Red: Mia
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
