BANDUNG – Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat bersama WALHI Jawa Barat menggelar Diskusi Ilmiah PSEL Bandung Raya bertajuk “Solusi Berkelanjutan atau Beban Baru? Menghitung Untung Rugi PLTSa untuk Sampah Bandung Raya” di Rooftop Lantai 5 Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Selasa (9/6/2026).
Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Zul Rizaldi, mengatakan diskusi digelar sebagai bentuk pengawasan dan pengkajian terhadap rencana pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang diproyeksikan menjadi solusi darurat sampah Bandung Raya.
Menurut Zul, persoalan sampah telah menjadi isu serius bagi lebih dari 52 juta warga Jawa Barat sehingga setiap kebijakan harus dikaji secara ilmiah dan terbuka.
“PSEL muncul sebagai salah satu alternatif. Namun kita harus memastikan apakah benar menjadi solusi berkelanjutan atau justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” ujar Zul.
Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat, Dadan Ramdan (Kang Iwang), menilai pemerintah perlu lebih dulu memperkuat pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, dan partisipasi masyarakat sebelum mengandalkan teknologi pengolahan skala besar.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat Aisyah Tuti Handayani menjelaskan pembangunan fasilitas regional seperti Legok Nangka merupakan upaya membantu kabupaten dan kota mengatasi keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah. Namun ia menegaskan pengurangan sampah dari sumber tetap menjadi kunci utama.
Diskusi menghadirkan unsur pemerintah, akademisi, aktivis lingkungan, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan warga terdampak. Empat isu menjadi fokus pembahasan, yakni dampak lingkungan, biaya ekonomi, nasib sektor informal seperti pemulung, dan transparansi dokumen perencanaan proyek.
Komisi IV DPRD Jabar menegaskan seluruh masukan dari forum tersebut akan dirangkum menjadi rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menentukan arah pengelolaan sampah Bandung Raya ke depan.
Diskusi ini menjadi penegasan bahwa penyelesaian krisis sampah tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga membutuhkan tata kelola yang baik, transparansi, dan keterlibatan masyarakat.
Redaksi: Mia
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
