GARUT, Jawa Barat Armedia.News, – Persoalan keterbatasan anggaran pembangunan Kabupaten Garut mulai menuai kritik tajam. Di tengah berbagai kebutuhan infrastruktur dan pelayanan masyarakat, muncul pertanyaan besar: apakah benar Garut kekurangan uang, atau justru belum maksimal menggali dan mengamankan potensi pendapatan daerahnya?
Ketua Perkumpulan Lingkungan Anak Bangsa, Tedi Sutardi, melontarkan kritik keras terhadap tata kelola pendapatan daerah. Ia menilai pemerintah tidak boleh terus berlindung di balik narasi minimnya anggaran tanpa terlebih dahulu membuka secara transparan bagaimana seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikelola. 10 nopember 2026
Menurut Tedi, sektor pariwisata, pertambangan galian C atau Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta pemanfaatan air tanah merupakan sektor yang harus diperiksa secara serius.
“JANGAN SAMPAI RAKYAT TERUS DIMINTA MEMAKLUMI KETERBATASAN ANGGARAN, SEMENTARA PEMERINTAH BELUM MEMBUKTIKAN BAHWA SELURUH POTENSI PENDAPATAN DAERAH SUDAH DIKELOLA SECARA MAKSIMAL!”
ANGKA PAD HARUS DIBUKA, BUKAN SEKADAR DISAMPAIKAN!
Persoalan ini bukan tanpa dasar. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan landasan pemungutan pajak daerah, termasuk Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Artinya, terdapat kewajiban tata kelola yang harus dijalankan pemerintah daerah terhadap objek pajak yang memenuhi ketentuan.
Lebih jauh, Perda Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2025 menjadi dasar pengaturan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Garut.
Tedi mempertanyakan, sudah sejauh mana pemerintah melakukan pendataan terhadap seluruh aktivitas usaha yang menjadi objek pajak?
Apakah seluruh pengambilan material tambang yang memenuhi ketentuan objek pajak telah terdata?
Apakah penggunaan air tanah oleh kegiatan usaha telah diawasi dan dikenakan pajak sesuai ketentuan?
Bagaimana dengan aktivitas usaha pariwisata yang memiliki kewajiban PBJT?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab dengan data, bukan sekadar pernyataan normatif.
GALIAN C, AIR TANAH, DAN PARIWISATA: JANGAN ADA YANG LUPUT DARI PENGAWASAN!
Tiga sektor ini menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan pemanfaatan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
Dalam sektor pertambangan, Pasal 46 Perda Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 mengatur objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Dalam sektor air tanah, Pasal 39 mengatur objek Pajak Air Tanah berupa pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
Sementara sektor pariwisata memiliki sejumlah objek PBJT yang diatur dalam ketentuan perpajakan daerah.
Tedi menilai, lemahnya pendataan atau pengawasan terhadap objek pajak dapat menyebabkan potensi penerimaan daerah tidak tergarap secara optimal.
Namun, untuk memastikan ada atau tidaknya kebocoran, diperlukan pemeriksaan data wajib pajak, volume aktivitas usaha, kewajiban pembayaran, dan realisasi penyetoran ke kas daerah.
“Kalau memang seluruh potensi sudah dikelola dengan baik, buka datanya! Jangan alergi terhadap pengawasan masyarakat. Kami tidak meminta sesuatu di luar hukum. Kami meminta pemerintah menjalankan kewajiban sesuai aturan yang dibuatnya sendiri,” tegas Tedi.
DATA BAPENDA JADI PINTU MASUK PEMERIKSAAN PUBLIK
Berdasarkan informasi pada portal resmi Bapenda Kabupaten Garut yang diperbarui 9 November 2026, realisasi pajak daerah tercatat sekitar Rp143,90 miliar dari target Rp217,83 miliar atau mencapai 66,1 persen.
Pada rincian penerimaan tersebut, Pajak Air Tanah tercatat sekitar Rp533,63 juta atau 112,3 persen dari target, sedangkan Pajak MBLB mencapai sekitar Rp1,45 miliar atau 72,9 persen dari target.
Angka ini merupakan data realisasi pajak daerah yang ditampilkan Bapenda, bukan keseluruhan PAD dan bukan pula hasil audit yang membuktikan adanya kebocoran.
Namun, data tersebut menjadi alasan kuat bagi masyarakat untuk meminta penjelasan mengenai penetapan target, potensi objek pajak, realisasi penerimaan, serta efektivitas pengawasannya.
JANGAN SAMPAI PENGAWASAN HANYA MENJADI FORMALITAS!
Persoalan pengawasan bukan sekadar pilihan kebijakan, tetapi merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan.
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 2 dan Pasal 7, memberikan landasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang tidak dikecualikan.
Dengan demikian, masyarakat dapat meminta data target dan realisasi pajak daerah, laporan kinerja, serta informasi pengawasan sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
Tedi Sutardi meminta Inspektorat Kabupaten Garut melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan penerimaan daerah.
Ia juga mendorong DPRD Kabupaten Garut menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan kebijakan pendapatan daerah.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti oleh aparat berwenang.
PEMBANGUNAN JANGAN DIJADIKAN KORBAN LEMAHNYA TATA KELOLA!
Persoalan anggaran pembangunan semakin penting ketika kebutuhan infrastruktur masyarakat masih menjadi perhatian.
Dalam pemberitaan ANTARA tanggal 13 September 2026, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti alokasi anggaran jalan, jembatan, dan PJU Kabupaten Garut tahun 2026 yang disebut sekitar Rp105 miliar atau 2,2 persen dari total APBD.
Angka tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu dijelaskan pemerintah daerah kepada masyarakat, terutama terkait prioritas belanja dan kemampuan fiskal daerah.
Menurut Tedi, pemerintah harus berani mengevaluasi dua sisi sekaligus: optimalisasi pendapatan dan efektivitas penggunaan anggaran.
Jangan hanya sibuk menjelaskan keterbatasan uang, tetapi lupa menjelaskan bagaimana seluruh sumber pendapatan daerah diamankan.
TEDI SUTARDI: KAMI AKAN TERUS MENGAWAL, BUKAN SEKADAR BERKOMENTAR!
Tedi Sutardi menegaskan bahwa Perkumpulan Lingkungan Anak Bangsa akan terus mendorong transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam serta penerimaan daerah.
“Ini bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap kepemimpinan seseorang. Ini persoalan tanggung jawab pemerintahan. Uang daerah harus dikelola secara terbuka, potensi pajak harus diamankan, dan sumber daya alam jangan sampai hanya memberikan keuntungan kepada segelintir pihak tanpa kontribusi yang sesuai kepada daerah.”
Ia meminta pemerintah tidak menutup ruang kritik dan menjadikan kontrol masyarakat sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan.
GARUT MEMILIKI POTENSI, GARUT MEMILIKI SUMBER DAYA, DAN GARUT MEMILIKI HAK UNTUK MAJU. YANG DIBUTUHKAN ADALAH KETERBUKAAN, PENGAWASAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN!
Kini masyarakat menunggu jawaban pemerintah: sudahkah seluruh potensi PAD dikelola secara maksimal, dan beranikah pemerintah membuka data pengelolaannya kepada publik? (Red)
JANGAN SAMPAI RAKYAT TERUS DIMINTA MEMAHAMI MINIMNYA ANGGARAN, TETAPI TIDAK DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENGETAHUI BAGAIMANA UANG DAERAH DIKELOLA!
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
