ARMEDIA.NEWS | GARUT, JAWA BARAT – Semboyan Kabupaten Garut sebagai daerah konservasi kembali menjadi sorotan. Di tengah persoalan kerusakan lingkungan, ancaman bencana, berkurangnya sumber mata air, serta ekspansi pemanfaatan sumber daya alam, muncul pertanyaan mendasar: apakah kebijakan tata ruang Kabupaten Garut benar-benar berpihak kepada keselamatan lingkungan dan masyarakat, atau justru lebih mengutamakan kepentingan investasi dan peruntukan ekonomi? 12 nopember 2026
Tedi Sutardi, Ketua Perkumpulan Lingkungan Anak Bangsa (LIBAS), melontarkan kritik keras terhadap arah kebijakan tata ruang Kabupaten Garut. Menurutnya, konsep Garut sebagai kabupaten konservasi jangan hanya menjadi kalimat indah dalam dokumen perencanaan, sementara implementasinya justru membuka ruang eksploitasi sumber daya alam tanpa pengawasan lingkungan yang memadai.
“Garut konservasi jangan hanya menjadi slogan. Kalau pemerintah hanya berbicara tentang zona peruntukan, tetapi mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, lalu apa arti konservasi? Jangan sampai tata ruang hanya menjadi instrumen untuk membagi-bagi ruang ekonomi, sementara keselamatan lingkungan dan rakyat dikorbankan,” tegas Tedi Sutardi.
PERUBAHAN PERDA RTRW 2019 MENJADI PERTANYAAN BESAR
Tedi menyoroti dua produk hukum daerah yang harus dibaca secara kritis, yakni:
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011–2031.
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 29 Tahun 2011.
Perda Nomor 29 Tahun 2011 ditetapkan pada 28 Desember 2011. Sementara Perda Nomor 6 Tahun 2019 ditetapkan pada 20 September 2019.
Persoalan yang menjadi sorotan adalah perubahan ketentuan mengenai peruntukan industri.
Dalam Perda Nomor 29 Tahun 2011, Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa kawasan peruntukan industri meliputi industri menengah serta industri kecil dan mikro.
Artinya, ketentuan tersebut tidak mencantumkan industri besar sebagai kategori yang diatur dalam Pasal 36.
Namun, melalui perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2019, Pasal 36 diubah dan secara tegas memasukkan industri besar sebagai salah satu kategori kegiatan industri.
Perubahan tersebut juga mengatur pembangunan kawasan industri kurang lebih 701 hektare yang tersebar di Kecamatan Leles, Selaawi, Balubur Limbangan, dan Cibatu.
Perubahan inilah yang menurut Tedi perlu dibuka secara transparan kepada masyarakat.
“Pertanyaannya, mengapa ketentuan industri besar baru dimasukkan melalui perubahan RTRW? Apakah sebelumnya sudah ada kegiatan industri besar yang berjalan? Apakah perubahan tersebut didahului evaluasi lingkungan yang benar-benar objektif? Apakah terdapat pelanggaran pemanfaatan ruang sebelum perubahan dilakukan? Semua itu harus dibuka kepada publik,” ungkapnya.
Tedi menegaskan, apabila perubahan kebijakan tersebut ternyata digunakan untuk melegalkan pelanggaran yang telah terjadi, maka persoalannya tidak boleh berhenti pada urusan administrasi pemerintahan.
“Jangan sampai perubahan tata ruang menjadi alat pemutihan pelanggaran. Jika ada unsur kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan, manipulasi dokumen, atau pelanggaran hukum lainnya, aparat penegak hukum harus memeriksanya. Ini menyangkut masa depan ruang hidup masyarakat Garut.”
KONSERVASI BUKAN SEKADAR MENETAPKAN ZONA
Menurut Tedi, kelemahan mendasar kebijakan tata ruang adalah ketika pemerintah terlalu menitikberatkan pada pembagian zona peruntukan, tetapi tidak menjadikan kemampuan ekologis wilayah sebagai batas utama pembangunan.
Padahal, daya dukung lingkungan menentukan kemampuan lingkungan menopang kehidupan dan aktivitas manusia. Sementara daya tampung berkaitan dengan kemampuan lingkungan menerima beban pencemaran atau tekanan aktivitas pembangunan.
Apabila suatu kawasan sudah mengalami tekanan ekologis, pemerintah seharusnya tidak serta-merta membuka ruang untuk kegiatan ekonomi baru.
Hilangnya mata air, menurunnya debit air, perubahan bentang alam, meningkatnya kerentanan bencana, serta kerusakan kawasan resapan harus menjadi bahan evaluasi serius.
“Jangan menunggu bencana datang baru pemerintah sibuk melakukan penanganan. Tata ruang itu seharusnya mencegah bencana, bukan justru membuka peluang meningkatnya risiko bencana,” tegas Tedi.
Ia juga mempertanyakan apakah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) benar-benar menjadi dasar perubahan RTRW, atau hanya diperlakukan sebagai kelengkapan administratif.
LANDASAN HUKUM: DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WAJIB DIPERTIMBANGKAN
- UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 12 ayat (2) mengatur bahwa pemanfaatan sumber daya alam, apabila RPPLH belum tersusun, dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan keberlanjutan fungsi lingkungan, produktivitas lingkungan, keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
Maknanya: pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh hanya didasarkan pada kepentingan ekonomi. Kemampuan lingkungan dan keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan.
Pasal 15 mengatur kewajiban penyusunan KLHS untuk kebijakan, rencana, dan program yang berpotensi menimbulkan dampak atau risiko lingkungan, termasuk RTRW.
Pasal 16 menyebutkan bahwa KLHS memuat kajian kapasitas daya dukung dan daya tampung, dampak dan risiko lingkungan, jasa ekosistem, efisiensi sumber daya alam, serta kerentanan terhadap perubahan iklim.
Pasal 17 ayat (2) bahkan menegaskan bahwa apabila daya dukung dan daya tampung telah terlampaui, kebijakan pembangunan wajib diperbaiki berdasarkan rekomendasi KLHS, dan kegiatan yang telah melampaui kapasitas tersebut tidak diperbolehkan lagi.
Pasal 19 ayat (1) dan (2) secara khusus menyatakan bahwa perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS dan memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup.
Dengan demikian, persoalan lingkungan tidak boleh ditempatkan sebagai urusan tambahan setelah zona pembangunan ditetapkan.
- UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Pasal 61 mewajibkan setiap orang menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan memanfaatkan ruang sesuai ketentuan perizinan.
Pasal 62 dan Pasal 63 mengatur sanksi administratif, termasuk penghentian kegiatan, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan denda administratif.
Pasal 69 ayat (1) mengatur ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp500 juta bagi pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
Namun, penerapan pidana harus didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana, bukan semata-mata karena terdapat perubahan kebijakan tata ruang.
- UU Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 98 dan Pasal 99
Ketentuan pidana lingkungan hidup juga perlu diperiksa apabila terdapat dugaan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan atau kriteria baku kerusakan lingkungan.
Pasal 98 mengatur tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Pasal 99 mengatur perbuatan karena kelalaian.
Artinya, apabila kegiatan industri atau eksploitasi sumber daya alam terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan dengan memenuhi unsur-unsur pidana, persoalannya dapat masuk ke ranah penegakan hukum lingkungan.
- PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Pasal 210 mengatur pengawasan penataan ruang melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
Pasal 211 mengatur bahwa pengawasan penataan ruang dilakukan secara berkala setiap dua tahun sejak RTR ditetapkan.
Ini menunjukkan bahwa pengawasan tata ruang bukan pekerjaan yang boleh ditunda sampai muncul persoalan besar. Pemerintah wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. (Red)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
