Kejati Jabar Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi BPR Karya Remaja Indramayu

Kota Bandung- Kamis, 26 Juni 2025 – Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah melakukan penetapan dan penahanan terhadap 3 (tiga) orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penyaluran kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu (BPR-KRI) Tahun 2013 s/d 2021.

Tersangka:

1. Sdr. SGY (Direktur Utama Perumda BPR Karya Remaja Indramayu periode tahun 2012 s/d 2022)
2. Sdr. MAA (Direktur Operasional BPR Karya Remaja Indramayu periode tahun 2012 s/d 2019)
3. Sdr. BS (Direktur Operasional BPR Karya Remaja Indramayu periode tahun 2020 s/d 2023)

Kerugian Keuangan Negara:

Rp. 139.651.459.166,- (seratus tiga puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah)

Dasar Penetapan Tersangka:

• Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : Print-539/M.2/Fd.2/03/2025 tanggal 10 Maret 2025
• Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-56/M.2/Fd.2/06/2025 tanggal 26 Juni 2025 (SGY)
• Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-59/M.2/Fd.2/06/2025 tanggal 26 Juni 2025 (MAA)
• Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-58/M.2/Fd.2/06/2025 tanggal 26 Juni 2025 (BS)

Penahanan:

• Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : Print-1488/M.2.5/Fd.2/06/2025 tanggal 26 Juni 2025
• Penahanan dilakukan selama 20 (dua puluh) hari kedepan sejak tanggal 26 Juni 2025 s/d 15 Juli 2025 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Bandung.

Pasal yang Dilanggar:

• Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
• Subsidair: Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat akan terus melakukan pendalaman penyidikan dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait peristiwa tersebut.

(Red) HMS) *”