APBD Rp4,6 Triliun, Tapi Garut Masih Kekurangan “Air Susu” untuk BumiAnalisis LIBAS: Anggaran Hijau Garut Baru 18,6% dari Kebutuhan Layak

GARUT, Armedia News. Com, — Di balik panorama pegunungan, sungai, dan 3.100 km² wilayahnya, Kabupaten Garut menyimpan pekerjaan rumah besar. Pekerjaan rumah bernama: lingkungan.

Dengan 2,8 juta jiwa penduduk dan segudang risiko mulai dari banjir, longsor, kekeringan, sampai gunungan sampah, pertanyaan sederhananya begini: Cukupkah uang negara yang kita keluarkan untuk menjaga Garut tetap lestari?

Lingkungan Anak Bangsa, LIBAS, mencoba menjawabnya lewat kajian berjudul “Analisis Kelayakan Anggaran Berdasarkan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah”. Hasilnya mengejutkan. 16 Agustus 2026

Rp520 Sebulan untuk Sampah
Tahun 2026, APBD Garut diproyeksikan sebesar Rp4,695 Triliun. Jika dibagi rata, setiap warga Garut “kebagian” Rp1,68 juta per tahun.

Tapi bagaimana dengan lingkungan?
Dari data DLH, anggaran persampahan yang teridentifikasi hanya Rp17,48 Miliar.
Jika dibagi 2,8 juta penduduk, artinya pemerintah hanya mengalokasikan Rp6.243 per orang per tahun. Atau Rp520 per bulan.

Sepotong gorengan. Itu harga yang kita bayar untuk urusan sampah selama sebulan.

Jika dihitung per luas wilayah, angkanya Rp5,64 juta per km² per tahun. Padahal tantangan Garut bukan main: ada kawasan hulu, DAS, hutan, pesisir, rawan longsor, rawan banjir, dan rawan karhutla.

Benchmark LIBAS: Minimal 2% atau Rp93,9 Miliar
Tidak ada aturan nasional yang mewajibkan berapa persen APBD harus untuk lingkungan. Karena itu LIBAS membuat benchmark independen.

Kesimpulannya: Anggaran Hijau yang Layak adalah minimal 2% dari total belanja daerah.
Untuk Garut 2026, 2% itu artinya Rp93,91 Miliar per tahun.

Jauh panggang dari api. Karena Rp93,91 Miliar itu hampir 5 kali lipat dari anggaran persampahan saat ini. Bahkan jika target 2% ini dipenuhi, setiap warga Garut baru akan “diinvestasikan” sebesar Rp33.539 per tahun, atau Rp2.795 per bulan untuk lingkungan.

“Angka 2% bukan angka asal. Ini kebutuhan,” kata Tedie Sutardy, Koordinator LIBAS.
Ada 12 alasan: mulai dari jumlah penduduk, luas wilayah, konservasi air, mitigasi bencana, sampai adaptasi perubahan iklim.

Ke Mana Uangnya Harus Mengalir?
LIBAS tidak hanya menuntut. Mereka juga merancang. Jika Rp93,91 Miliar itu ada, maka pembagiannya harus strategis:

1. 25% untuk Konservasi DAS, Air dan Lahan – Rp23,48 M. Karena air adalah nadi Garut
2. 20% untuk Sampah & Ekonomi Sirkular – Rp18,78 M. Hentikan darurat sampah
3. 20% untuk Mitigasi & Pencegahan Bencana – Rp18,78 M. Lawan banjir dan longsor
4. 15% untuk Infrastruktur Hijau – Rp14,09 M
5. 10% untuk Rehabilitasi Hutan & Biodiversitas – Rp9,39 M
6. 5% untuk Pengendalian Pencemaran – Rp4,70 M
7. 5% untuk Data & Partisipasi Publik – Rp4,70 M

Intinya: anggaran hijau harus lintas sektor. Bukan hanya tugas DLH. PU, Pertanian, Pariwisata, sampai Desa harus ikut “memberi makan” bumi.

“APBD Besar Harus Menghasilkan Perlindungan yang Terukur”
Kalimat itu yang digarisbawahi LIBAS.

Faktanya, anggaran persampahan hari ini baru 18,6% dari standar layak 2%. Belum lagi belum adanya environmental tagging yang membuat publik bisa melacak kemana saja uang lingkungan mengalir di semua OPD.

“Garut tidak hanya memiliki 2,8 juta penduduk yang harus dilayani, tapi juga 3.100 km² wilayah yang harus dilindungi,” tulis LIBAS dalam pernyataannya.
“APBD harus mencegah banjir, mengurangi longsor, menjaga mata air, memulihkan DAS, mengurangi sampah, melindungi hutan dan memastikan generasi berikutnya memiliki lingkungan yang layak.”

Penutup: Investasi, Bukan Biaya
Anggaran lingkungan sering dianggap “biaya”. Padahal ini investasi. Investasi untuk mengurangi kerugian fiskal akibat bencana di masa depan. Investasi agar anak cucu di Garut masih bisa minum dari mata air yang jernih.

2,8 juta penduduk + 3.100 km² wilayah = seharusnya sama dengan perlindungan lingkungan yang terukur.

Pertanyaannya sekarang ada di meja DPRD dan Pemkab Garut: Mau pilih Garut yang tangguh, atau Garut yang terus menambal bencana dengan APBD yang lebih besar lagi?

---

“Analisis Kelayakan Anggaran Hijau Kabupaten Garut”

INDIKATOR BARU: ANGGARAN HIJAU PER PENDUDUK DAN PER KM²
rumus:

• A. GREEN BUDGET PER CAPITA = Total Belanja Hijau : Jumlah Penduduk
  → Menjawab: Berapa besar investasi lingkungan untuk setiap penduduk?
• B. GREEN BUDGET PER KM² = Total Belanja Hijau : Luas Wilayah
  → Menjawab: Berapa besar kapasitas anggaran pemerintah untuk menjaga setiap satuan wilayah? (Red)

“2,8 JUTA PENDUDUK + 3.100 KM² WILAYAH = PERLINDUNGAN LINGKUNGAN YANG TERUKUR”

#GarutButuhAnggaranHijau #2PersenUntukBumi