Korban Meninggal Akibat Banjir dan Longsor di Sumatera Capai 604 Orang

armedia.news | Jakarta — Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera telah menelan korban jiwa sebanyak 604 orang, berdasarkan data resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Senin, 1 Desember 2025 pukul 18.24 WIB. Selain korban meninggal, lebih dari 1,5 juta warga terdampak secara langsung, dan sedikitnya 1.009 sekolah dilaporkan mengalami kerusakan, memperparah dampak sosial dan pendidikan di daerah terdampak.

Tragedi ini memicu perhatian luas dari kalangan akademisi dan pakar lingkungan. Dr. Ir Hatma Suryatmojo, S.Hut, M.Si, IPU, peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menegaskan bahwa banjir bandang yang terjadi bukan semata-mata akibat faktor cuaca ekstrem. Ia menyebut bahwa dalam dua dekade terakhir, pola berulang bencana hidrometeorologi di Indonesia merupakan hasil dari kombinasi antara dinamika alam dan intervensi manusia terhadap lingkungan.

Menurut Dr. Hatma, curah hujan yang sangat tinggi pada akhir November 2025, khususnya di wilayah Sumatera Utara, menjadi pemicu utama banjir dan longsor. Namun, ia menekankan bahwa intensitas hujan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang kompleks. Salah satu faktor yang turut memperparah kondisi adalah terbentuknya Siklon Tropis Senyar di Selat Malaka, yang terjadi pada akhir November dan membawa dampak signifikan terhadap pola cuaca di kawasan tersebut.

Fenomena siklon tropis di wilayah perairan Indonesia memang bukan hal yang lazim, namun dalam beberapa tahun terakhir, perubahan iklim global telah meningkatkan frekuensi dan intensitas gangguan atmosfer seperti ini. Siklon Senyar, meski tidak langsung menghantam daratan Sumatera, menciptakan sistem tekanan rendah yang memperkuat hujan lebat dan memperluas cakupan wilayah terdampak. Hal ini diperparah oleh kondisi tata guna lahan yang tidak terkendali, deforestasi, dan pembangunan yang mengabaikan prinsip konservasi DAS.

Kerusakan infrastruktur pendidikan yang mencapai lebih dari seribu sekolah menjadi sorotan tersendiri. Banyak sekolah di daerah terdampak tidak hanya rusak secara fisik, tetapi juga kehilangan akses terhadap air bersih, listrik, dan jalur transportasi. Ini berpotensi mengganggu proses belajar-mengajar dalam jangka panjang dan memperdalam kesenjangan pendidikan di wilayah-wilayah yang sudah rentan.

BNPB bersama pemerintah daerah terus melakukan upaya tanggap darurat, termasuk evakuasi warga, penyediaan logistik, dan pemulihan akses jalan. Namun, tantangan besar masih menghadang, terutama dalam hal koordinasi lintas sektor dan pemulihan jangka panjang. Para ahli menekankan pentingnya pendekatan berbasis ekosistem dalam perencanaan pembangunan ke depan, agar bencana serupa tidak terus berulang.

Tragedi ini menjadi pengingat keras bahwa bencana alam di Indonesia tidak bisa lagi dipandang sebagai peristiwa acak. Pola berulang dan dampak yang semakin luas menunjukkan bahwa mitigasi dan adaptasi harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional. Kombinasi antara pemahaman ilmiah, komitmen politik, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk membangun ketahanan terhadap bencana di masa mendatang.