armedia.news | Jakarta, 25 Juli 2025 – Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak menarik beras oplosan dari peredaran, meskipun isu pencampuran kualitas beras tengah menjadi sorotan publik. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa langkah yang diambil adalah meminta produsen menurunkan harga sesuai dengan kualitas sebenarnya, bukan menarik produk dari pasar.
Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat, sehingga permainan harga dan mutu tidak bisa ditoleransi. Ia menekankan bahwa produsen harus jujur dalam menjual beras sesuai isi dan kualitasnya. “Kalau berasnya biasa, jangan dijual dengan label premium,” tegasnya dalam konferensi pers di Jakarta.
Lebih dari 212 merek beras diduga melakukan pelanggaran mutu dan takaran, termasuk praktik pengoplosan yang merugikan konsumen dan negara hingga triliunan rupiah. Meski demikian, pihak ritel belum menarik produk-produk tersebut karena belum ada bukti pelanggaran yang pasti. Ketua Aprindo, Solihin, menyatakan bahwa ritel hanya menjadi perantara dan tidak memiliki kapasitas untuk menguji kualitas beras satu per satu.
Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah akan memperkuat infrastruktur distribusi melalui Koperasi Desa Merah Putih, yang diharapkan mampu menyalurkan beras subsidi secara langsung dan mencegah praktik oplosan di pasar.
Zulkifli Hasan juga mengingatkan bahwa jika produsen tetap bermain-main dengan mutu beras, maka pemerintah siap membawa kasus ini ke ranah hukum. “Kalau ada yang rugikan rakyat, tindak tegas,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT



