Pemkot Banjar Perkuat Perlindungan Pekerja Rentan melalui BANJAR NYAKETAN

BANJAR,– Pemerintah Kota Banjar terus memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya kelompok pekerja rentan yang memiliki risiko tinggi kehilangan penghasilan ketika menghadapi kecelakaan kerja maupun meninggal dunia.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui Rapat Koordinasi Kewilayahan September 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Gunung Sangkur Sekretariat Daerah Kota Banjar. Kegiatan dipimpin langsung Wali Kota Banjar Ir. H. Sudarsono didampingi Wakil Wali Kota Dr. H. Supriana, M.Pd., serta diikuti para camat, kepala Desa dan Lurah se-Kota Banjar, Kamis (10/9/2026).

Rakor kewilayahan menjadi ruang koordinasi pemerintah daerah bersama jajaran kewilayahan untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus memastikan berbagai kebijakan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan secara terintegrasi hingga tingkat desa dan kelurahan.

Dalam kesempatan tersebut, Pemkot Banjar menandatangani kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

Pada momentum yang sama, Pemkot Banjar meluncurkan inovasi BANJAR NYAKETAN DESA KELURAHAN RAPEKAN MANTAP, yang merupakan akronim dari Banjar Nyaah Ka Pekerja Rentan, Desa Kelurahan Seratus Pekerja Rentan Mandiri, Terlindungi, Aman dan Produktif.

Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan sedikitnya 100 pekerja rentan di setiap desa dan kelurahan mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Wali Kota Banjar Ir. H. Sudarsono mengatakan, perlindungan terhadap pekerja rentan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadirkan rasa aman sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pekerja rentan adalah bagian penting dari masyarakat yang harus mendapat perhatian. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi di sisi lain memiliki risiko yang cukup besar apabila terjadi kecelakaan kerja atau musibah lainnya,” ujar Sudarsono.

Menurutnya, kehadiran program BANJAR NYAKETAN tidak hanya berorientasi pada pemberian jaminan sosial, tetapi juga menjadi bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang selama ini bekerja di sektor informal dan belum seluruhnya terlindungi.

Melalui program ini, kita ingin memastikan tidak ada pekerja rentan yang bekerja tanpa perlindungan. Pemerintah hadir bersama BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah desa maupun kelurahan untuk memberikan kepastian perlindungan kepada masyarakat,” katanya.

Sudarsono juga menekankan pentingnya sinergi seluruh unsur pemerintahan agar program tersebut tidak berhenti pada tahap peluncuran, tetapi dapat berjalan secara berkelanjutan dan tepat sasaran.

Targetnya 100 pekerja rentan di setiap desa dan kelurahan. Ini harus kita kawal bersama, mulai dari pendataan, kepesertaan hingga keberlanjutan program. Saya berharap seluruh camat, kepala desa dan lurah dapat ikut memastikan masyarakat yang masuk kategori pekerja rentan memperoleh hak perlindungannya,” pungkasnya .

Selain penandatanganan kerja sama dan peluncuran program BANJAR NYAKETAN, rakor juga diisi dengan penyerahan Surat Edaran terkait jasa konstruksi serta sosialisasi layanan kedaruratan Call Center 112 oleh Diskominfo Kota Banjar.

Sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap keluarga peserta, Wali Kota Banjar turut menyerahkan secara simbolis santunan Jaminan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris perangkat RT/RW dan Ketua DKM di Kota Banjar yang telah meninggal dunia.

Penyerahan santunan tersebut menjadi salah satu bukti bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki manfaat nyata bagi keluarga ketika peserta menghadapi risiko kematian.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Banjar, Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banjar, Kepala BPS Kota Banjar, serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjar.

Pemkot Banjar berharap kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan melalui BANJAR NYAKETAN dapat memperluas kepesertaan jaminan sosial sekaligus membangun ekosistem perlindungan bagi pekerja rentan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Kota Banjar.