Aliansi Mahasiswa Jakarta Laporkan Dugaan Penyimpangan Program Koperasi Desa Merah Putih ke KPK

Armedia.news – Jakarta, 25 Juni 2026 – Aliansi Mahasiswa Jakarta yang terdiri dari DPD GMNI DKI Jakarta dan PMII secara resmi melaporkan dugaan penyimpangan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (25/6/2026). Laporan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap pengelolaan anggaran negara serta upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintah.

Koordinator aksi, Deodatus Sunda, menyampaikan bahwa laporan yang diajukan telah diterima oleh KPK beserta sejumlah dokumen dan bukti yang dinilai dapat menjadi bahan pendalaman oleh lembaga antirasuah tersebut.

“Surat laporan kami telah diterima dengan baik oleh KPK. Kami juga telah menyerahkan beberapa bukti yang kami miliki untuk ditindaklanjuti,” ujar Deodatus.

Dalam laporannya, Aliansi Mahasiswa Jakarta menyoroti anggaran Program Koperasi Desa Merah Putih yang mencapai sekitar Rp59,23 triliun. Mereka menduga terdapat potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program, khususnya pada proyek fisik dan pengadaan kendaraan yang berkaitan dengan KDMP. Atas dasar itu, mahasiswa meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan independen.

Selain menyampaikan laporan kepada KPK, massa aksi juga membawa empat tuntutan utama yang menjadi dasar sikap mereka terhadap Program Koperasi Desa Merah Putih.

Empat Tuntutan Aliansi Mahasiswa Jakarta

1. mendesak Kementerian Koperasi menghentikan secara total Program Koperasi Desa Merah Putih serta mencabut regulasinya
2. meminta dana puluhan triliun dialihkan untuk kebutuhan masyarakat.
3. KPK diminta mengusut aliran dana dan memeriksa Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara dan Komisarisnya
4. Mendesak pemeriksaan terhadap Zulkifli Hasan, Ferry Juliantono, serta dugaan keterlibatan oknum TNI.

Usai menyampaikan laporan kepada KPK, massa aksi melanjutkan aksi ke Kementerian Koperasi Republik Indonesia guna menyampaikan tuntutan mereka secara langsung. Aliansi Mahasiswa Jakarta menilai bahwa setiap program yang menggunakan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan terbuka terhadap pengawasan masyarakat.

Menutup pernyataannya, Koordinator Aksi Deodatus Sunda berharap Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara serius, profesional, dan transparan.

“Kami berharap KPK benar-benar menindaklanjuti laporan ini, memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat, mengusut aliran dana secara transparan, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Jangan sampai anggaran negara yang nilainya puluhan triliun rupiah disalahgunakan,” tegas Deodatus.

Aliansi Mahasiswa Jakarta menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas sebagai bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan penggunaan uang rakyat.