DI BALIK NASIONALISME INDONESIA: KETIKA TANGGUNG JAWAB TERHADAP NEGARA MULAI DILUPAKAN

PT AIL Papandayan, Pajak Daerah, Galian C, Hutan Lindung, dan Air Tanah: Pembangunan Jangan Menjadi Alasan untuk Mengabaikan Kewajiban terhadap Negara dan Lingkungan

Garut, Jawa Barat — Armedia.News

Nasionalisme bukan sekadar mengibarkan bendera Merah Putih, mengucapkan sumpah setia kepada negara, atau meneriakkan semangat pembangunan. Nasionalisme sejati harus diwujudkan melalui kepatuhan terhadap hukum, pemenuhan kewajiban kepada negara, penghormatan terhadap hak masyarakat, serta tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan.

Namun, pertanyaan mendasar perlu diajukan: apa arti nasionalisme apabila pemanfaatan kekayaan alam dan ruang di Kabupaten Garut tidak disertai tanggung jawab yang sepadan terhadap negara, masyarakat, dan lingkungan hidup?

Garut memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat penting, mulai dari kawasan pegunungan, hutan, sumber mata air, lahan pertanian, hingga potensi bahan mineral bukan logam dan batuan. 24 Oktober 2026

Kekayaan tersebut seharusnya menjadi modal pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah. Akan tetapi, pemanfaatannya wajib mengikuti ketentuan hukum, memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta memenuhi kewajiban perpajakan dan kewajiban lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Jangan sampai kekayaan alam hanya dipandang sebagai peluang keuntungan, sedangkan kewajiban terhadap negara dan tanggung jawab ekologis ditempatkan sebagai persoalan belakangan.

1. PT AIL PAPANDAYAN: DI MANA TANGGUNG JAWAB TERHADAP NEGARA?

Keberadaan kegiatan usaha di Kabupaten Garut, termasuk kegiatan yang dikaitkan dengan PT AIL Papandayan, perlu ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab hukum dan kepentingan publik.

Pertanyaan yang patut diajukan kepada instansi terkait bukan hanya mengenai besarnya investasi atau manfaat ekonomi yang dijanjikan, melainkan juga apakah seluruh kewajiban yang melekat pada kegiatan usaha telah dipenuhi.

Apabila terdapat informasi atau dugaan bahwa suatu kegiatan usaha belum memenuhi kewajiban pajak daerah, pemerintah perlu melakukan pemeriksaan berdasarkan jenis kegiatan, objek pajak, masa pajak, serta ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan tersebut harus menjawab sejumlah pertanyaan:

• Apakah kegiatan usaha telah memenuhi kewajiban perpajakan daerah yang memang menjadi tanggung jawabnya?
• Apakah seluruh objek pajak yang relevan telah didata dan dilaporkan dengan benar?
• Apakah terdapat potensi penerimaan daerah yang belum tergali akibat kelemahan pendataan atau pengawasan?
• Apakah kegiatan usaha telah memenuhi kewajiban perizinan dan perlindungan lingkungan sesuai karakter kegiatannya?
• Apakah manfaat ekonomi yang dihasilkan sebanding dengan tanggung jawab sosial, fiskal, dan ekologis yang harus dipenuhi?

Pertanyaan tersebut bukan vonis terhadap perusahaan tertentu. Semuanya merupakan agenda pemeriksaan yang perlu dijawab menggunakan dokumen resmi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila kewajiban yang sah terbukti tidak dipenuhi, penanganannya tidak boleh berhenti pada teguran administratif semata apabila hukum mengharuskan tindakan lebih lanjut.

Negara memiliki kewajiban melindungi penerimaan publik, memastikan kepatuhan wajib pajak, dan mencegah agar keuntungan usaha tidak diperoleh dengan mengabaikan kewajiban hukum.

2. GALIAN C: IZIN TAMBANG BUKAN KEBEBASAN MENGEKSPLORASI SEMUA RUANG

Pertambangan mineral bukan logam dan batuan, yang dalam penggunaan sehari-hari sering disebut Galian C, merupakan salah satu sektor yang memerlukan pengawasan serius.

Dalam konteks Garut, evaluasi pertambangan tidak boleh hanya berfokus pada ada atau tidaknya izin. Pemerintah juga harus memeriksa kesesuaian lokasi dengan tata ruang, status kawasan, dokumen lingkungan, kewajiban reklamasi dan pascatambang apabila berlaku, serta kepatuhan terhadap persyaratan teknis dan perpajakan.

Izin pertambangan bukanlah izin untuk melakukan kegiatan di sembarang tempat, dengan cara apa pun, dan tanpa batas tanggung jawab.

Landasan hukum yang perlu diperiksa antara lain:

• UU Nomor 3 Tahun 2020, yang mengubah UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, beserta perubahan dan ketentuan pelaksana yang berlaku.
• UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, beserta perubahannya.
• UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, beserta perubahannya.
• UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
• Peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan peraturan lain yang relevan dengan lokasi serta jenis kegiatan.

Perlu ditegaskan bahwa UU Nomor 12 bukanlah undang-undang pokok pertambangan mineral dan batuan yang dimaksud dalam konteks ini. Dasar hukum pertambangan yang relevan adalah UU Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah, antara lain, dengan UU Nomor 3 Tahun 2020.

Dalam pengawasan pertambangan, pemerintah perlu memastikan:

1. Legalitas izin dan kesesuaian wilayah kegiatan.
2. Kesesuaian dengan RTRW dan ketentuan kawasan lindung.
3. Pemenuhan persetujuan lingkungan serta persyaratan teknis.
4. Kewajiban reklamasi dan pascatambang sesuai ketentuan.
5. Kebenaran pelaporan produksi dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
6. Dampak terhadap sungai, mata air, jalan, lahan pertanian, dan keselamatan masyarakat.

Persoalan pertambangan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan berapa banyak material yang dihasilkan atau berapa besar nilai investasinya. Harus dihitung pula dampak lingkungan, biaya pemulihan, risiko bencana, dan manfaat bersih yang diterima masyarakat.

Apabila ditemukan kegiatan tanpa izin yang diwajibkan, ketidaksesuaian lokasi, atau pelanggaran persyaratan yang berlaku, aparat dan instansi berwenang harus menindaklanjutinya sesuai hukum.

3. HUTAN LINDUNG: JANGAN LUPAKAN TUJUAN UTAMANYA

Hutan lindung bukan sekadar hamparan lahan yang belum dimanfaatkan secara ekonomi. Kawasan ini mempunyai fungsi penting dalam menjaga sistem penyangga kehidupan, termasuk pengaturan tata air, pencegahan erosi, dan pemeliharaan kesuburan tanah.

Karena itu, pemanfaatan kawasan hutan lindung tidak dapat disamakan dengan penggunaan lahan biasa.

Setiap kegiatan yang diduga mengubah fungsi, membuka lahan, mengambil material, membangun fasilitas, atau memanfaatkan sumber daya di dalam maupun sekitar kawasan tersebut harus diperiksa berdasarkan status kawasan, batas resmi, jenis kegiatan, dan ketentuan kehutanan yang berlaku.

Pemeriksaan perlu menjawab:

• Apakah lokasi kegiatan benar-benar berada di dalam kawasan hutan lindung berdasarkan peta dan penetapan resmi?
• Apakah kegiatan tersebut diperbolehkan berdasarkan ketentuan yang berlaku?
• Apakah persetujuan atau perizinan yang diwajibkan telah dipenuhi?
• Apakah terdapat perubahan tutupan lahan atau gangguan fungsi hidrologis?
• Apakah kegiatan tersebut meningkatkan risiko erosi, sedimentasi, longsor, atau gangguan terhadap mata air?

Pemeriksaan harus melibatkan instansi kehutanan dan lingkungan hidup sesuai kewenangannya, disertai verifikasi lapangan dan peta resmi.

Jangan sampai fungsi perlindungan kawasan dikalahkan oleh kepentingan ekonomi jangka pendek.

Jika suatu kawasan ditetapkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan, setiap pemanfaatannya harus menghormati tujuan perlindungan tersebut.

4. AIR TANAH: KEKAYAAN BERSAMA YANG TIDAK BOLEH DIEKSPLOITASI SEMBARANGAN

Air tanah merupakan bagian penting dari keberlangsungan kehidupan masyarakat Garut. Kebutuhan rumah tangga, pertanian, usaha, dan kegiatan industri bergantung pada ketersediaan air yang memadai.

Namun, pengambilan air tanah yang tidak terkendali dapat menimbulkan tekanan terhadap sumber daya air, bergantung pada kondisi akuifer, besarnya pengambilan, serta kemampuan pengisian kembali secara alami.

Karena itu, dugaan pengambilan air tanah tanpa perizinan atau persetujuan yang diwajibkan harus menjadi perhatian pemerintah.

Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada keberadaan sumur. Pemerintah perlu menelusuri:

• Status legalitas pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
• Besarnya volume pengambilan dan tujuan penggunaannya.
• Kewajiban pajak air tanah apabila kegiatan tersebut termasuk objek pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
• Kondisi muka air tanah dan perubahan debit mata air di wilayah terkait.
• Dampak pengambilan terhadap sumur warga, kebutuhan air bersih, dan keseimbangan lingkungan.
• Kepatuhan terhadap ketentuan konservasi air tanah.

Perlu dibedakan bahwa tidak setiap penggunaan air tanah dikenai kewajiban yang sama. Persyaratan perizinan, persetujuan, dan perpajakan harus ditentukan berdasarkan jenis pengguna, skala pengambilan, tujuan pemanfaatan, serta peraturan yang berlaku.

Jika ditemukan pengambilan air tanah tanpa pemenuhan persyaratan yang diwajibkan, instansi berwenang harus melakukan penanganan sesuai ketentuan.

Air tanah bukan sekadar komoditas ekonomi. Air merupakan sumber kehidupan yang keberlanjutannya harus dijaga untuk kepentingan masyarakat sekarang dan generasi mendatang.

5. PAJAK DAERAH: KEWAJIBAN YANG TIDAK BOLEH DIABAIKAN

Pembangunan daerah membutuhkan sumber penerimaan yang sah untuk membiayai pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan masyarakat lainnya.

Karena itu, kepatuhan pajak daerah harus menjadi bagian dari evaluasi terhadap kegiatan usaha yang relevan.

Pemerintah Kabupaten Garut, khususnya perangkat daerah yang menangani pendapatan, perlu melakukan pencocokan data secara terukur terhadap kegiatan usaha yang memiliki potensi objek pajak daerah.

Untuk pertambangan batuan dan kegiatan terkait, pemeriksaan perlu membedakan antara pajak daerah yang menjadi kewenangan kabupaten, penerimaan negara bukan pajak, royalti atau iuran pertambangan, serta kewajiban lain yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat atau provinsi.

Tidak semua penerimaan pertambangan masuk ke kas kabupaten melalui jenis pajak yang sama. Oleh karena itu, audit harus dilakukan berdasarkan dasar hukum, jenis penerimaan, dan pembagian kewenangan yang tepat.

Langkah yang dapat ditempuh meliputi:

1. Memutakhirkan basis data wajib pajak dan objek pajak.
2. Mencocokkan data perizinan, produksi, transaksi, dan pelaporan pajak sesuai kewenangan.
3. Mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum terdata atau belum dilaporkan.
4. Memeriksa kepatuhan berdasarkan bukti dan prosedur yang sah.
5. Menindaklanjuti kekurangan pembayaran atau pelanggaran apabila terbukti.
6. Menyampaikan hasil pengawasan secara transparan dengan tetap menjaga kerahasiaan data yang dilindungi hukum.

Jangan sampai daerah hanya menanggung dampak pembangunan, sementara potensi penerimaan publik tidak terdata, tidak terawasi, atau tidak dipungut sesuai ketentuan.

6. SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB APABILA LINGKUNGAN RUSAK?

Pertanyaan mengenai tanggung jawab tidak boleh diarahkan hanya kepada pelaku usaha. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, memberikan informasi yang benar, mengevaluasi kepatuhan, dan mengambil tindakan sesuai kewenangannya.

Jika terdapat dugaan pelanggaran, pemeriksaan perlu dilakukan secara profesional dan tidak diskriminatif.

Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan instansi provinsi dan pusat apabila persoalan menyangkut kewenangan lintas pemerintahan, termasuk urusan pertambangan, kehutanan, dan sumber daya air.

Pada saat yang sama, masyarakat harus memperoleh ruang untuk menyampaikan pengaduan, mengajukan permintaan informasi publik, dan melaporkan dugaan pelanggaran berdasarkan bukti yang tersedia.

Pengawasan yang efektif bukan berarti menghakimi perusahaan sebelum pemeriksaan. Sebaliknya, pengawasan yang efektif memastikan bahwa setiap pihak memperoleh perlakuan sesuai hukum dan tidak ada kepentingan yang kebal terhadap pemeriksaan.

7. NASIONALISME BUKAN SEKADAR SEMANGAT MEMBANGUN, MELAINKAN KESANGGUPAN MEMENUHI KEWAJIBAN

Nasionalisme kehilangan makna apabila hanya menjadi slogan, sementara kewajiban hukum, kepentingan masyarakat, dan kelestarian alam tidak menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.

Mencintai Indonesia berarti menghormati hukum yang berlaku, membayar kewajiban kepada negara sesuai ketentuan, menjaga kawasan lindung, menggunakan sumber daya air secara bertanggung jawab, serta memastikan pembangunan memberikan manfaat yang adil.

Bagi Kabupaten Garut, semangat tersebut harus diterjemahkan ke dalam pengelolaan tata ruang yang konsisten, perlindungan lingkungan yang terukur, pengawasan pertambangan yang efektif, dan pengamanan penerimaan daerah yang transparan.

Kemajuan ekonomi tidak boleh dipisahkan dari tanggung jawab ekologis dan sosial.

Garut membutuhkan investasi yang patuh hukum, pemerintahan yang berintegritas, serta masyarakat yang berani mengawasi kebijakan publik berdasarkan fakta.

DESAKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

Berdasarkan persoalan yang perlu ditelusuri tersebut, pemerintah dan instansi terkait didesak untuk:

Pertama, melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah oleh kegiatan usaha yang relevan, termasuk terhadap informasi mengenai PT AIL Papandayan, berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku.

Kedua, melakukan evaluasi terhadap aktivitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan, termasuk legalitas izin, kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, pelaporan produksi, serta kewajiban perpajakan.

Ketiga, memverifikasi dugaan pemanfaatan kawasan hutan lindung yang tidak sesuai dengan ketentuan, berdasarkan peta kawasan resmi dan pemeriksaan lapangan.

Keempat, memeriksa dugaan pengambilan air tanah tanpa perizinan atau persetujuan yang diwajibkan, sekaligus mengevaluasi dampaknya terhadap ketersediaan air masyarakat.

Kelima, membuka ruang pengaduan dan partisipasi publik agar masyarakat dapat menyampaikan bukti, informasi, serta keberatan secara tertib dan bertanggung jawab.

Keenam, menyampaikan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan keterbukaan informasi dan mengambil tindakan hukum apabila pelanggaran terbukti.

PENUTUP: JANGAN SAMPAI NEGARA HANYA MENJADI PENONTON

Kabupaten Garut tidak boleh membiarkan persoalan pemanfaatan ruang, pertambangan, hutan lindung, air tanah, dan kewajiban pajak berjalan tanpa pengawasan yang memadai.

Namun, setiap tuduhan harus diuji melalui dokumen, data, dan pemeriksaan yang sah. Ketegasan terhadap pelanggaran harus berjalan beriringan dengan keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hukum.

Pembangunan memang diperlukan, tetapi pembangunan yang baik tidak menghindari kewajiban kepada negara, tidak mengabaikan keselamatan masyarakat, dan tidak merusak fungsi lingkungan yang menopang kehidupan.

Jangan mengatasnamakan nasionalisme untuk mengabaikan kewajiban. Jangan mengatasnamakan investasi untuk menghindari pengawasan. Jangan mengatasnamakan pembangunan untuk membenarkan pelanggaran hukum.

Jika kekayaan alam dimanfaatkan, kewajiban harus dipenuhi. Jika ruang digunakan, peruntukannya harus dihormati. Jika lingkungan terdampak, tanggung jawab pemulihan harus dijalankan sesuai hukum.

Sebab, nasionalisme sejati tidak hanya diukur dari seberapa besar seseorang memperoleh manfaat dari Indonesia, tetapi juga dari seberapa besar tanggung jawabnya dalam menjaga negara dan tanah air.

Armedia.News — Mengawal Kepentingan Publik, Kepatuhan Hukum, dan Kelestarian Lingkungan Kabupaten Garut. (Red)