Home / Peristiwa / Perumda Tirtawening & Pasar Juara Dipertanyakan, Ketua DPRD Bandung Terima Gelombang Protes Warga

Perumda Tirtawening & Pasar Juara Dipertanyakan, Ketua DPRD Bandung Terima Gelombang Protes Warga

BANDUNG– Kinerja dua Perusahaan Daerah milik Pemkot Bandung, Perumda Tirtawening dan Perumda Pasar Juara, dipersoalkan massa aksi gabungan ormas dan pedagang pasar. Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H. menerima langsung perwakilan mereka di ruang kerja DPRD, Jalan Sukabumi No. 30, Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Senin (11/5/2026) malam.

Aksi unjuk rasa damai berlangsung sejak siang di depan Gedung DPRD Kota Bandung. Massa terdiri dari DPD Sundawani Indonesia Kota Bandung, DPP LSM Maung Kaboa, serta Pedagang Pasar Bersatu Kota Bandung yang mewakili pedagang Pasar Baru, Pasar Anyar, Pasar Cicadas, Pasar Ujung Berung, Pasar Ciroyom, Pasar Andir, dan pasar lainnya.

Massa menyuarakan keprihatinan mendalam dan menuntut keadilan atas dugaan kegagalan pengelolaan dua Perumda tersebut.

Tuntut Evaluasi Seleksi Direksi Perumda Tirtawening
Koordinator aksi, Haidir Ismail, mengatakan aksi ini merupakan respons atas dugaan ketidakmandirian Panitia Seleksi dalam proses open bidding di Perumda Tirtawening.

“Tuntutan pertama berkaitan dengan proses seleksi calon Dewan Pengawas dan calon Dirut Perumda PDAM Tirtawening. Kami anggap keputusan Wali Kota terkait Pansel sejak awal cacat hukum administrasi karena bertentangan dengan ketentuan yang mengatur bahwa anggota Pansel harus bebas dari intervensi kekuatan politik mana pun,” ujar Haidir saat ditemui usai pertemuan sekitar pukul 18.30 WIB.

Baca juga :  "Merinding! Tari Sunda Bertemu K-Pop, Silent Dance Jawab Kerinduan Cinta Budaya"

Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditinjau ulang agar proses seleksi berjalan sesuai aturan.

Soroti Kekosongan Direksi Perumda Pasar Juara
Haidir yang juga pedagang di Pasar Baru Bandung menambahkan, pedagang menuntut percepatan seleksi open bidding untuk mengisi kekosongan jajaran pengawas dan direksi Perumda Pasar Juara.

“Kekosongan itu mengakibatkan pengawasan menjadi lemah. Fungsi direktur umum dan direktur keuangan ditangani satu orang, itu yang jadi masalah. Kami menuntut agar segera dilakukan open bidding. Secara teknis, teman-teman pedagang juga menyampaikan keluhan yang beragam,” tegasnya.

Ia mengapresiasi langkah Ketua DPRD yang bersedia menerima dan menjembatani aspirasi ke Wali Kota Bandung dan direksi Perumda terkait.
“Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua Dewan, Bapak Dewan Agung, dan Ibu Dewan Siti yang telah menerima kami. Kami akan menunggu sesuai janji bapak tadi,” katanya.

Baca juga :  Gubernur Jawa Barat Larang Pungutan di Jalan Raya Demi Keselamatan Lalu Lintas

DPRD Janji Jembatani ke Pemkot
Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi menyatakan pihaknya memahami tuntutan massa dan akan menindaklanjuti dengan mempertemukan mereka dengan Wali Kota Bandung serta jajaran direksi Perumda.

“Kita menerima keluhan serta aspirasi masyarakat yang tadi siang menggelar aksi damai. Dokumen surat permohonan akan kami sampaikan ke Wali Kota Bandung. Kami akan usahakan agar aspirasi ini ditindaklanjuti dengan duduk bersama pihak Pemkot dan Perumda terkait. Mohon waktu seminggu untuk merealisasikannya,” ucap Asep.

Pertemuan turut didampingi Dr. Agung dari Fraksi Nasdem dan Siti Marpuh dari Fraksi PKS. Secara simbolis, dokumen tuntutan diserahkan perwakilan aksi kepada Ketua DPRD untuk diteruskan ke Pemkot Bandung.

Red: Mia. M

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tag:

Tinggalkan Balasan

Berita Terpopuler