armedia.news | Konawe Kepulauan, 13 juli 2025 – Ketua HMI MPO Universitas Muhammadiyah Kendari, Syarifudin, mengecam kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat yang dianggap belum maksimal dalam memenuhi hak dasar masyarakat, terutama terkait pendidikan dan infrastruktur teknologi informasi.
Dalam waktu dekat, ia berencana membawa tuntutan masyarakat langsung ke Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Andi Sumangruka, guna mendesak evaluasi menyeluruh terhadap dinas terkait serta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
“Sungguh ironis, meski sudah bertahun-tahun sejak pemekaran, masyarakat Muna Barat khususnya di Desa Barakkah, Kecamatan Tiworo Selatan, masih menghadapi keterbatasan akses jalan, listrik, dan jaringan internet.
Ini bukan sekadar persoalan pembangunan fisik, tetapi juga masa depan anak-anak kita yang terhambat oleh lemahnya respons pemerintah daerah,” tegas Syarifudin.
Ia menyoroti bagaimana pelajar di Desa Lakanaha terpaksa harus berpindah ke desa tetangga demi mendapatkan akses internet yang kualitasnya sangat terbatas.
Sementara itu, siswa di Desa Santiri harus berjuang menyeberangi laut hanya untuk mengakses pendidikan di daratan Muna Barat.
“Situasi ini bukan hanya menjadi beban masyarakat, tapi juga mencerminkan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani masalah yang mestinya menjadi prioritas,” tambahnya.Lebih lanjut, Syarifudin menegaskan bahwa kepemimpinan yang berlangsung selama ini belum mencerminkan nilai-nilai *Liwu Mokesa*—filosofi lokal yang menuntut kepemimpinan yang melayani dan bertanggung jawab.
“Pemimpin yang tidak mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat bukanlah pemimpin sejati.
Jika Bupati Muna Barat masih mengabaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, saya mendesak agar beliau segera mempertimbangkan mundur karna setiap kali pergantian kepemimpinan di Muna Barat sampai saat ini belum ada yg betul betul mampu mendengar aspirasi masyarakat nya dan belum ada pembangunan yang betul betul berdampak untuk masyarakat Muna Barat,” ujarnya dengan tegas.
Desakan ini menjadi alarm keras bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk turun tangan secara langsung, memastikan bahwa kebutuhan pendidikan dan infrastruktur masyarakat Muna Barat mendapatkan perhatian serius, bukan sekadar janji-janji kosong yang kerap diulang.
“Kami berharap Gubernur Sultra mengambil langkah konkret, bukan hanya sekadar evaluasi administratif, tapi tindakan nyata yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Muna Barat.
Pendidikan adalah hak dasar yang harus dijamin, dan infrastruktur adalah fondasi utama untuk mencapainya,” tutup Syarifudin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
